25 Menteri WTO

25 MENTERI PERDAGANGAN WTO BUAT KESEPAKATAN SOAL TENGGAT WAKTU DAN HAL LAINNYA DI FORUM EKONOMI DUNIA, DAVOS

Para menteri perdagangan dari sekitar 25 negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencoba untuk tidak membahas satu hal pun mengenai isu yang berpotensi membagi negara-negara tersebut dalam perundingan Putaran Doha selama diselenggarakannya pertemuan terbatas tingkat menteri di Davos, Swiss, 27-28 Januari lalu. Para menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut memilih fokus membahas tenggat waktu dan proses yang harus mereka lalui untuk mengakhiri perundingan Putaran Doha akhir tahun ini. Meskipun mereka berbuat lebih banyak daripada sekedar berikrar untuk berkomitmen menyelesaikan perundingan Putaran Doha sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, para menteri juga memberikan suara yang agak pesimis mengenai kemungkinan berhasilnya perundingan putaran ini.

Para menteri yang hadir tidak melakukan apapun di Davos untuk menyelesaikan perbedaan yang membuat proses perundingan terhenti. Meskipun demikian, Direktur Jendral (Dirjen) WTO, Pascal Lamy, mengatakan bahwa telah terjadi ‘perubahan cara berpikir’ selama diadakannya pertemuan di Davos. Pemerintah negara-negara anggota yang hadir dalam pertemuan itu mulai menyadari bahwa mereka tak lagi perlu untuk menggali banyak cara agar ditemukan jalan untuk bersikap bertahan.

Tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya telah dibagikan kepada semua negara anggota WTO sebagai dokumen tidak resmi. Jadwal waktu ini sepertinya akan didiskusikan lebih jauh pada pertemuan Komite Perundingan Perdagangan yang akan diadakan pada tanggal 7 Pebruari.

Menurut seorang sumber di Jenewa, komitmen penuh para menteri terhadap jadwal yang disepakati dalam Deklarasi Hong Kong tetap tidak membuat para skeptis yakin bahwa komitmen tersebut bisa dicapai. Satu survei yang dilakukan terhadap para juru runding di Jenewa menyatakan bahwa hanya 2 persen yang percaya bahwa negara-negara anggota mampu memenuhi tenggat waktu waktu akhir April untuk dicapainya kesepakatan menyeluruh mengenai ‘modalitas penuh’.

Survei ini, dilakukan oleh Institute for International Business, Economics, and Law, Universitas Adelaide, mengemukakan bahwa tak seorang juru runding pun di Jenewa yang percaya bahwa Putaran Doha dapat diakhiri pada akhir tahun ini.

Waktu yang ditentukan dalam Deklarasi Hong Kong

Tenggat waktu yang dikeluarkan di Davos mendaftarkan sekitar 33 isu teknis yang harus diselesaikan negara-negara anggota, masing-masing dengan tenggat waktu tertentu. Kesemua daftar dan tenggat waktu tersebut bukanlah hal yang baru: setiap isu telah dibahas di dalam Deklarasi Hong Kong, termasuk tenggat waktu tanggal 30 April 2006 untuk menemukan modalitas penuh bagi sektor pertanian dan akses pasar produk-produk non-pertanian (NAMA – Non-Agricultural Market Access), dan tanggal 31 Juli untuk dimasukkannya naskah awal jadwal dari semua komitmen berdasarkan modalitas-modalitas di atas.

Sejumlah ketentuan prosedural baru untuk program kerja tahun 2006 juga dipresentasikan dalam tenggat waktu, kesemuanya dihubungkan dengan mandat Hong Kong. Bagian paling penting di antara semua jadwal baru tersebut adalah tenggat waktu bulan juli untuk dimasukkannya naskah awal untuk isu peraturan (termasuk isu anti-dumping dan subsidi perikanan), sekaligus naskah awal penuh pertama untuk bidang fasilitasi perdagangan.

Menurut tenggat waktu yang telah ditentukan, negara-negara maju akan ‘memberitahukan cara-cara mereka untuk melaksanakan keputusan’ yang telah diambil untuk mengadakan akses bebas pajak dan kuota bagi ekspor yang berasal dari negara-negara miskin pada bulan September mendatang. Sementara itu, negara-negara berkembang ‘menyatakan kemampuan diri mereka’ untuk melakukan hal yang sama pada bulan Nopember mendatang. Menurut tenggat waktu yang telah disepakati, pertemuan-pertemuan Dewan Umum WTO yang akan diadakan pada bulan Mei, Juli, dan Oktober akan difokuskan pada berbagai proposal yang tersisa mengenai perubahan-perubahan terhadap perlakuan khusus dan berbeda (SDT – Special and Differential Treatment).

Deklarasi Hong Kong juga menentukan Dirjen WTO untuk membentuk kelompok kerja untuk menangani masalah dana bantuan untuk perdagangan yang mampu mengeluarkan rekomendasi kepada Dewan Umum WTO pada bulan Juli mendatang. Tenggat waktu yang telah ditentukan menyebutkan bahwa kelompok kerja ini harus dibentuk pada bulan Februari. Selanjutnya, Dirjen WTO harus melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota dan agen-agen dana bantuan dari bulan Maret hingga Mei 2006. Sementara itu, para menteri perdagangan, keuangan, dan pembangunan harus mendiskusikan paket dana bantuan untuk perdagangan Putaran Doha pada pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF – International Monetary Fund) pada bulan September. Akhirnya, program dana bantuan perdagangan sudah harus berjalan pada bulan Desember mendatang.

Para menteri perdagangan juga telah menargetkan bulan April sebagai waktu untuk ditentukannya klarifikasi mengenai parameter guna memenuhi mandat Doha.

Pertemuan terbatas tingkat menteri di bulan Maret?

Para menteri dari Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), Australia, Brasil, India, dan Jepang, kini disebut sebagai kelompok G6, melakukan pertemuan sebelum diadakannya pertemuan yang lebih besar. Perwakilan Perdagangan AS (USTR – United States Trade Representatives), Rob Portman, menyebutkan bahwa kelompok ini mungkin akan melakukan pertemuan kembali pada pertengahan bulan Maret, atau bahkan lebih cepat. Beberapa diskusi yang dilakukan secara bilateral di antara ke enam negara-negara tersebut juga sempat terjadi. Misalnya, menteri perdagangan dan industri India, Kamal Nath, bertemu dengan Ketua Komisi Dagang UE, Peter Mandelson, di London pada tanggal 1 Pebruari untuk membahas berbagai isu, termasuk masalah Putara Doha. (AC)

Sumber:

Bridges Weekly Trade News Digest – Vol. 10, No. 3, 1 February 2006