Minggu, 01 November 2009

Perundingan Putaran Doha - WTO

PERUNDINGAN PUTARAN DOHA DIMULAI KEMBALI AKHIR JANUARI


Perundingan-perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah dimulai kembali akhir bulan Januari ini. Para diplomat perdagangan mulai kembali lagi ke Jenewa, sebulan setelah berakhirnya Konperensi Tingkat Menteri (KTM) WTO Hong Kong. Tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan para diplomat perdagangan tersebut sangat besar. Keputusan akhir para menteri pada KTM lalu adalah tetap melakukan pembicaraan agar kegagalan yang pernah terjadi di Cancun dapat dihindari. Pada saat itu para menteri juga sepakat untuk tidak melakukan pembahasan terlalu mendetil mengenai berbagai isu yang paling penting dalam proses perundingan Putaran Doha, termasuk menentukan angka-angka tertentu dan struktur tarif guna mengurangi subsidi dan tarif. Selanjutnya, mereka menentukan agar semua keputusan tersebut dapat dicapai pada akhir bulan April mendatang.

Para juru runding yang kembali ke Jenewa harus menghadapi isu-isu politis dan teknis tersebut. Beberapa delegasi perdagangan bahkan pernah mengungkapkan bahwa tenggat waktu akhir April untuk mencapai ‘modalitas penuh’ sangat terlalu cepat. Mereka berpikir bahwa modalitas penuh mungkin baru bisa dicapai pada bulan Juni atau Juli mendatang. Apabila pada bulan Juli nanti negara-negara anggota masih belum bisa mencapai kesepakatan apapun, para pengamat perdagangan mengungkapkan bahwa tujuan untuk menyelesaikan perundingan Putaran Doha pada akhir tahun ini akan semakin sulit dicapai.

Pertemuan-pertemuan awal akan dilakukan baik secara resmi ataupun tidak resmi untuk membahas sektor pertanian. Pertemuan-pertemuan ini mulai diadakan pada tanggal 23 Januari. Sementara itu, perundingan lainnya yang cukup berat dalam akses pasar produk-produk non-pertanian (NAMA – Non-Agricultural Market Access) akan diadakan mulai pada tanggal 2-3 Pebruari mendatang.

Perkembangan terakhir dari semua bentuk perundingan akan dipelajari oleh para perwakilan perdagangan dari sekitar 25-30 negara-negara anggota pada pertemuan terbatas tingkat menteri, yang diadakan pada tanggal 27-28 Januari. Pertemuan ini akan diadakan di samping pertemuan puncak Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss. Menteri Perdagangan India, Kamal Nath, mengatakan bahwa pertemuan ini akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan-pertemuan bilateral di antara Australia, Brasil, India, Uni Eropa (UE), dan Amerika Serikat (AS), yang kesemuanya terlibat dalam kelompok Lima Pihak Berkepentingan (FIPs – Five Interested Parties), sekaligus dengan Jepang.

Awan mendung mulai terlihat bersamaan dengan munculnya rencana diadakannya pertemuan-pertemuan tersebut. Sejumlah sumber dari negara-negara berkembang mengatakan bahwa perubahan cepat dalam perundingan-perundingan yang ada hanya memungkinkan apabila UE mampu menawarkan pemotongan yang lebih tajam terhadap tarif sektor pertaniannya. Sebaliknya, dalam satu pidato yang dibacakan di depan Parlemen Eropa pada tanggal 16 Januari lalu, Ketua Komisi Perdagangan UE, Peter Mandelson, menyalahkan kelompok G20 karena kelompok ini tidak mampu memberikan konsesi baru pada perundingan sektor tarif industri dan sektor jasa. Menurutnya dalam pidato tersebut, UE lebih memilih adanya kegagalan dalam perundingan sektor pertanian daripada mereka harus membayar untuk satu putaran perundingan dimana tidak ada kemajuan baru dalam isu akses pasar industri, sektor jasa, dll.

Sektor pertanian
Di Hong Kong, negara-negara anggota sepakat untuk menghapuskan segala bentuk subsidi ekspor pertanian pada tahun 2013 mendatang. Kini negara-negara anggota harus menentukan disiplin terhadap dukungan ekspor ‘paralel’, seperti skema kredit ekspor, bantuan pangan, dan perusahaan-perusahaan perdagangan negara sebagai ‘bagian dari modalitas’. Hal tersebut tertuang dalam Deklarasi Hong Kong.

Bahasan spesifik mengenai isu subsidi domestik dan pemangkasan tarif sektor pertanian, dimana negara-negara anggota masih terpecah-belah, masih belum banyak dibahas. Sejauh ini, apa yang telah dibahas oleh negara-negara anggota barulah keputusan untuk mengklasifikasikan tingkatan subsidi ke dalam tiga pilar dan tarif ke dalam empat pilar.

Tawaran UE adanya pemangkasan tarif rata-rata sebesar 46 persen mendapat kritikan pedas dari AS, Kelompok Cairs (negara-negara pengekspor pangan), dan G20 karena persentase tersebut terbilang rendah. Akan tetapi, beberapa negara-negara anggota UE, khususnya Perancis, menganggap angka persentase tersebut sangatlah tinggi. Masih belum jelas apakah mandat perundingan yang diterima Mandelson dari negara-negara anggota UE memberikan otoritas kepadanya untuk terus melanjutkan pembukaan pasar sektor pertanian UE, meskipun beberapa negara percaya bahwa hal ini perlu dilakukan agar adanya kemajuan yang berarti dalam perundingan di WTO.

NAMA
Negara-negara anggota sepakat di Hong Kong untuk menggunakan pendekatan ‘formula Swiss’ untuk penurunan tarif. Pendekatan ini mendorong adanya pemangkasan tarif secara tajam bagi tarif-tarif yang tinggi. Akan tetapi, negara-negara anggota kini harus membuat kesepakatan mengenai angka dan jumlah dari nilai koefisien yang berhubungan dengan pendekatan tersebut. Tingkat nilai-nilai koefisien ini menentukan tingkatan pemangkasan tarif negara-negara anggota. Negara-negara anggota juga perlu menyepakati bentuk fleksibilitas seperti apa yang sesuai bagi negara-negara berkembang ketika mereka harus mengaplikasikan formula tersebut.

Negara-negara anggota juga harus menyepakati cara-cara untuk mengoperasionalisasikan Paragraf 24 dari Deklarasi Menteri Hong Kong, yang menentukan tingkatan ambisi dalam akses pasar sektor pertanian dan NAMA harus sama-sama tinggi. Selain itu, kedua bentuk perundingan juga harus sama-sama ‘konsisten dengan prinsip perlakukan khusus dan berbeda (SDT – Special and Differential Treatment).

Sektor-sektor perundingan lainnya
Bahasan perundingan di sektor-sektor lainnya juga memiliki tenggat waktu yang berbeda-beda. Misalnya saja, lampiran sektor jasa dari Deklarasi Hong Kong menentukkan negara-negara anggota untuk memasukkan permintaan plurilateral untuk akses pasar pada tanggal 28 Pebruari mendatang. Sementara itu, isu pembangunan, termasuk pembahasan megnenai sejumlah proposal untuk memperkuat ketentuan SDT di dalam kesepakatan-kesepakatan WTO, diharapkan dapat ditentukan pada bulan Desember 2006.

Tenggat waktu tidak resmi dari Putaran Doha bukanlah akhir 2006, tetapi pertengahan 2007, bersamaan dengan berakhirnya Otoritas Promosi Perdagangan (TPA – Trade Promotion Authority) yang dimiliki Presiden AS, George W. Bush. Setelah berakhirnya mandat ‘jalur cepat’ tersebut, pemerintahan Bush tidak akan diperbolehkan untuk memasukkan kesekapatan-kesepakatan baru ke Konggres. Pemerintahan Bush harus memberitahukan Konggres pada bulan Maret 2007 semua bentuk kesepakatan-kesepakatan perdagangan yang ingin dilakukan, atau 90 hari sebelum berakhirnya TPA. Beberapa delegasi perdagangan pecaya bahwa modalitas penuh akan diselesaikan pada bulan Juli, dan perundingan Putaran Doha juga akan berakhir pada waktu yang kurang-lebih sama. (AC)

Sumber:
Bridges Weekly Trade News Digest, Vol. 10, No. 1, 18 Januari 2006

Tidak ada komentar:

Posting Komentar