Tuesday, June 07, 2005
Penyebaran Marxisme dan Pembangunan Gerakan Kelas Pekerja
Di seluruh dunia, sebagian besar kelas pekerja terlibat dalam perjuangan kelas. Banyak di antara mereka bergabung dalam serikat buruh atau gerakan sosial untuk meningkatkan standar kehidupan dan kondisi-kondisis kerjanya dengan pengetahuan Marxisme yang terbatas. Dalam beberapa kasus, mereka belajar Marxisme dari pengalaman atau dari tangan kedua dalam beberapa pendidikan dasar, tanpa membaca sendiri teks Marxisme atau mendengar pembicara yang memahami Marxisme secara mendalam.
Berdasarkan atas pengalaman, pengetahuan intuitif dan dasar-dasar perjuangan atas tuntutan-tuntutan mendesak, adalah penting bagi kelas pekerja dalam memecahkan beberapa masalah, di beberapa tempat dan kesempatan, pengetahuan yang mendalam dan luas atas sistem politik, ekonomi dan sejarah serta akar-akar materialis - asal-usul kelas dan bekerjanya sistem ekonomi kapitalis - agar dapat mengalahkan strategi, manipulasi politik dan pemutarbalikkan reform-reform jangka pendek.
Apa Pentingnya Marxisme Bagi Kelas Pekerja?
Pertanyaan ini langsung diikuti dengan pertanyaan selanjutnya, "apa sumbangan terbesar Marxisme bagi perjuangan kelas pekerja? Jawabannya, Marxisme menyediakan bagi kelas pekerja:
a. Metode untuk memahami dan mentransformasikan struktur kekuasaan, struktur penghisapan dan penindasan. Marxisme menyediakan analisis materialis-historis tentang kondisi-kondisi di bawah penghisapan kapital atas tenaga kerja, dan kontradiksi mendasar yang disebabkan oleh hubungan kapital-tenaga kerja: pertumbuhan produksi sosial barang dagangan (komoditi) dan pelayanan serta meningkatnya kepemilikan pribadi yang terbatas atas produk-produk sosial tersebut. Marxisme bergerak dari teori-teori umum ke hal-hal yang konkret, kondisi-kondisi empiris (nyata) kelas pekerja dan seting nasional yang berbeda-beda.
b. Perspektif: Marxisme menyediakan perspektif sejarah, yang melihat perubahan dalam hubungan kelas sebagai sesuatu yang tetap. Kelas kapitalis dan ideologinya secara terus-menerus mengklaim sistem mereka adalah "akhir sejarah/the end of history," "satu-satunya alternatif/only alternative." Marxisme menunjukkan bahwa sistem setiap kelas dalam sejarah, termasuk sistem kapitalis dan kekaisaran terkini, diakibatkan oleh konflik kelas dan perjuangan pembebasan nasional yang kurang lebih secara luas berpotensi untuk menghancurkan dan mengganti sebuah sistem. Perspektif Marxis memberikan kelas pekerja sebuah pemahaman tentang "kekacauan" dan "krisis" kelebihan produksi kapitalis dan aktivitas spekulasinya serta menyediakan strategi politik untuk menggantikan sistem tersebut dengan negara buruh-tani.
c. Alternatif: Kapitalisme dan keturunan langsungnya - imperialisme - didasarkan pada perang (kolonial, inter-imperialis) guna menciptakan dan mengukuhkan dominasinya. Kapitalisme imperialis juga menghancurkan lingkungan, membeda-bedakan keluarga, menindas buruh dan membayarnya dengan upah rendah, serta memperbudak ratusan juta pekerja pengangguran yang tak memiliki tempat tetap. Marxisme menyediakan sebuah alternatif yang didasarkan atas pengambilalihan kekuasan negara, pengambilalihan kepemilikan kapitalis dan penciptaan sebuah ekonomi langsung oleh penghasil langsung yang tergabung dalam sebuah asosiasi dan dibantu oleh para insinyur, akuntan, ekonom, ahli lingkungan dan analis sistem informasi serta para pakar lainnya. Marxisme juga menyediakan resolusi logis terhadap kontradiksi antara produksi sosial dan kepemilikan pribadi yakni, berupa: kepemilikan sosial, pemerataan kemakmuran dan pengeluaran pemerintah untuk kelas pekerja dan petani.
d. Identitas: Marxisme menyediakan kelas pekerja sebuah pemahaman bahwa mereka memainkan peran sentral dalam produksi dan distribusi sistem kapitalis dan dalam mentransformasikan sistem tersebut ke dalam masyarakat sosialis yang setara dan demokratis. Kelas pekerja mengakui dan memahami bahwa mereka memainkan peran sentral dalam memimpin dengan harga diri yang tinggi, kehormatan dan solidaritas. Dan seperti biasanya, kepemimpinan kelas pekerja berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan strategis dan mendesak kelas pekerja. Yang sama pentingnya, Marxisme membekali kelas pekerja dengan visi strategis yang berkaitan langsung dengan reform-reform mendesak pada sebuah "program transisional" guna mengakumulasi kekuasaan untuk mengambilalih kekuasaan negara dan mendirikan sebuan negara buruh-tani. Identitas kelas pekerja - yang secara benar dipahami sebagai sebuah kesadaran kelas (class-consciousness) - keduanya adalah produk studi Marxis dan berdampak pada prinsip-prinsip tindakan Marxis, sebuah proses dialektik antara pembelajaran dan pengalaman.
e. Perjuangan Gagasan: Kondisi-kondisi obyektif kelas pekerja (kemiskinan, pengangguran dan penindasan) memang dibutuhkan tapi, tidak cukup untuk membangun sebuah perjuangan melawan kapitalisme dan imperialisme. Elite media massa, konsumer propaganda dan seluruh pengkhotbah reaksioner bertindak untuk memisahkan kelas pekerja dari solidaritas kelas. Dari mobilisasi kolektif menjadi kesadaran palsu individual dan mobilitas individual untuk membiayai kelasnya. Marxisme merupakan alat yang esensial untuk menguak topeng kebohongan, ilusi dan manipulasi media massa dan memenangkan pertarungan gagasan: menyediakan pembuktian yang jelas dan masuk akal atas kesalahan-kesalahan gagasan yang membenarkan peran elite dan kekaisaran serta menginformasikan kepada kelas pekerja sebuah alternatif dalam memahami keuntungan kepemilikan kolektif dan kebenaran kepentingan kelasnya.
Sepuluh Alasan Penyebaran Marxisme Di Kalangan Kelas Pekerja: Sebuah Penjelasan Lanjutan
1. Marxisme menyediakan sebuah perspektif strategis untuk memenangkan perjuangan kelas, menyukseskan kemerdekaan nasional dan mendirikan solidaritas kelas pekerja internasional. Marxisme menggabungkan tiga elemen esensial guna memperdalam pemahaman revolusioner untuk terlibat dalam perjuangan kelas:
a. Perbandingan-sejarah pengalaman perjuangan di negara-negara yang berbeda dan juga pengalaman waktu yang berbeda dalam negara yang sama;
b. Marxisme yang berdasarkan pada konsepsi materialis tentang sejarah, memberi dasar pada hubungan dialektik antara organisasi ekonomi, perjuangan kelas, negara, ideologi politik dan organisasi dalam menentukan arah sejarah. Marxisme menolak pandangan mekanis tentang sejarah sebagai ditentukan oleh "ide-ide" atau oleh "para elite;"
c. Marxisme menyediakan analisis kelas yang canggih tentang kekuatan-kekuatan sosial dan perjuangan, yang menentukan besaran skala dan perubahan jangka-panjang. Ia menolak penafsiran borjuis tentang sejarah, yang berpusat pada "individu" (Manusia Agung) atau "teori elite" tentang sejarah. Marxisme tidak menolak pentingnya kepemimpinan, namun mereka setuju bahwa "kepemimpinan" adalah produk gerakan sosial dan pengetahuan lahir dari pengalaman kelas.
2. Marxisme menyediakan kunci untuk memahami dasar-dasar dari seluruh produksi, distribusi dan nilai - kerja. Mengenai basis pemusatan kerja (centrality of labor), Marxisme menyediakan sebuah dasar teori dan praktek untuk memahami mengapa perjuangan kelas menjadi kekuatan penggerak kemajuan sejarah,
3. Marxisme menyediakan kritik yang sangat lengkap terhadap neoliberalisme dan alternatif ekonomi dan politik yang sangat jernih dan koheren. Marxisme juga menyediakan kritik yang jernih tentang privatisasi dan pembelaan mengenai kepemilikan publik, menolak pembayaran utang luar negeri dan pembelaan tentang pentingnya investasi dalam pasar lokal, watak kelas dari program penyesuaian struktural dan alternatif bagi sosialisasi sektor-sektor strategis dalam ekonomi (energi, kelistrikan, keuangan, perdagangan luar negeri, dsb).
4. Marxisme menegaskan tentang keuntungan praktek dan moral dari solidaritas kelas melawan "solusi-solusi" individualistik terhadap permasalahan-permasalahan struktural seperti upah, kesehatan dan keamanan kerja. Walaupun sering dikecualikan, sejarah menunjukkan bahwa banyak kemenangan diraih kelas pekerja melalui organisasi kolektif.
5. Marxisme menyediakan basis material bagi pembanguan solidaritas internasional dan mengungkap kesalahan-kesalahan sejarah tentang kolaborasi kelas antara serikat buruh Amerika Serikat dan negara imperialis serta perusahaan-perusahaan multinasional. Poin Marxis bagi internasionalisasi kapital sebagai pembentukan basis material dan kebutuhan bagi kelas pekerja untuk mengorganisasikan diri secara lintas batas nasional sebagai basis bagi kesamaan program dan anti-imperialisme.
6. Marxisme menyediakan pemahaman yang jernih tentang hubungan kelas, jender, ekologi dan kebangsaan (nation). Marxisme mengakui ketimpangan dalam kelas (antara ras dan jender) dan juga ketimpangan dan perbedaan kelas dalam jender, etnik dan kelompok-kelompok rasial. Marxisme mengombinasikan perjuangan kelas melawan kapital dan kekaisaran dengan sebuah perjuangan sosial dalam kelas pekerja untuk jender, ras dan persamaan etnik.
7. Marxisme menyediakan satu-satunya pemahaman yang jernih danmenyeluruh tentang imperialisme: bagaimana sistem ini beroperasi, apa tuntutan-tuntutannya dan konsekuensi-konsekuensinya yang menghancurkan bagi bangsa tertindas. Teori Marxis tentang imperialisme secara tegas menolak investasi asing, perdagangan bebas dan neo-kolonialisme dalam bentuk NAFTA, ALCA dan Plan Colombia melalui pengungkapan peran sentral negara-negara imperialis dalam mengonsentrasikan keuntungan dan mengontrol pasar.
8. Marxisme menjelaskan mengapa kelas pekerja memainkan peran utama dalam perjuangan melawan penghisapan kapital melalui titik dimana mereka berperan utama dalam produksi dan distribusi. Jika kelas pekerja menutup pabrik-pabrik, bank-bank, sarana transportasi, sistem energi dan kelistrikan, pasti ekonomi tidak berfungsi; keuntungan kapitalis menurun hingga akhirnya bangkrut.
9) Perspektif Marxis tentang masa depan alternatif yakni masyarakat sosialis, didasarkan pada pengalaman praktek mengenai produksi sosial, perjuangan kolektif dan kemenangan transisional, yang memperluas kekuasaan pengambilan keputusan kelas pekerja. Kaum Marxis tidak "bermimpi" tentang masyarakat masa depan. Mereka juga tidak mengusung sosialisme sebagai sebuah "utopia." Bagi kaum Marxis, sosialisme ditunjukkan dalam solidaritas sehari-harinya (everyday solidarity), membagi pengalaman kemenangan kolektif dan pemajuan sosialisasi pelayanan-pelayanan sosial. Sosialisme, kepemilikan bersama, tidak "berakhir pada dirinya sendiri" tetapi bermakna bagi kebebasan individu yang seluas-luasnya, jaminan sosial dan waktu luang yang tersedia banyak untuk belajar, bermain dan memperkaya pengalaman personal. Tujuan akhir sosialisme adalah sebuah "Manusia Baru" yang memiliki kebebasan personal yang mengasyikkan dan dalam prakteknya memiliki tanggung jawab sosial.
10. Marxisme juga menyediakan baik sejarah negatif maupun sejarah positif. Sisi negatif "Marxisme" adalah ia dibangun di atas landasan abstrak ekspresi metafisika "Hegelian," yang "tak pernah menyentuh bumi" - yang tidak memiliki analisis yang konkret dan terpisah dari perjuangan kelas. Padahal Marxisme bersifat historis dan empiris, dimana teori digunakan untuk memahami sejarah yang konkret dan pengalaman-pengalaman kontemporer.
Marxisme negatif adalah dogmatis, imitatif, akademik serta suka menggunakan "bahasa eksotik." Hal ini menyebabkannya tertutup pada gagasan-gagasan baru, pengalaman dan realitas-realitas yang ada. Seluruh jawaban dari bangunan ini adalah sebuah buku yang ditutup oleh para pemimpin atau rejim yang berpengalaman meniru tanpa menghiraukan kekhususan-kekhususan sejarah, kebudayaan, politik dan kelas. Marxis akademik berbicara pada diri mereka sendiri dalam jargon-jargon teknik yang terpisah dari praktek perjuangan kelas pekerja dan petani dan pada kritik panjang dan singkat tentang solusi-solusi praktek dan alternatifnya.
Sebaliknya, Marxisme positif terbuka pada konsep baru, menguji gejala-gejala baru (masalah birokrasi, intelektual, kehancuran ekologis, organisasi non-pemerintah/NGO, dsb) dan memberi konsep baru yang memperluas analisa Marxis terhadap wilayah-wilayah baru. Kaum Marxis memiliki daya cipta untuk menerapkan konsep-konsep dasar secara khsusu dan terutama pada bidang sejarah dan kebudayaan serta struktur kelas. Mereka menolak mekanisme "peniruan" "model-model" lain tentang revolusi atau strategi politik. Mereka mengakui perubahan dalam waktu, tempat, struktur kelas, dan hubungannya dengan kekuasaan. Marxisme potitif tidak hanya menyangkut "studi" tentang masalah-masalah tapi, juga berorientasi pada tindakan. Guna menghubungkan analisisnya pada praktek kerja, dibutuhkan sebuah bahasa yang menyeluruh pada kelas pekerja. Untuk seluruh alasan ini, kemajuan gerakan kelas pekerja, perkembangan dan penyebaran gagasan-gagasan Marxis di kalangan kelas pekerja dan perjuangan kelas adalah sesuatu yang harus dilaksanakan secara bersama-sama.
--------------
Catatan: Artikel ini ditulis oleh James Petras di bawah judul: "The diffusion of marxism and the development of the working class movement ."
Dimuat dalam http://www.rebelion.org,
25 Maret, 2005. Diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh.
Minggu, 01 November 2009
Manipulasi Kenaikan Harga BBM
Friday, December 31, 2004
Manipulasi Kenaikan Harga BBM
Ketika kecil, saat masih tinggal di pedesaan jauh di pelosok Utara kota Manado, Sulawesi Utara, musim bapete (panen) adalah saat-saat yang sangat kami nantikan. Pada musim bapete itulah, saya melihat muka Bapak saya terlihat santai dan selalu menyungging senyum. Tapi itu musim bapete di masa lalu. Pada musim bapete 2005 nanti, tampaknya bukan lagi saat yang tepat bagi petani untuk menikmati hasil jerih payahnya. Pasalnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla, telah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 40 persen dari harga sekarang. Kenaikan harga sebesar itu, demikian tutur Aburizal Bakrie, menteri koordinator ekonomi keuangan dan industri (Ekuin) yang juga seorang pemilik konglomerasi Bakrie Group, sudah tak terhindarkan.
Menurut perhitungan kementriannya, kenaikan harga minyak itu disebabkan oleh besaran subsidi yang tak bisa lagi ditanggung oleh APBN. Terlebih setelah harga minyak di pasaran internasional melonjak di atas angka US$50 per barel, beban subsidi semakin bertambah berat. Sebelum terjadi lonjakan harga minyak, subsidi BBM mencapai angka Rp. 75 triliun per tahun, dan setelah terjadi lonjakan menjadi sebesar Rp. 100 triliun (Kompas, 2/11/2004).
Tetapi, ada alasan lain di balik penghapusan subsidi BBM ini. Sebuah alasan yang telah menjadi klasik yakni, subsidi yang diberikan selama ini telah salah sasaran. Bakrie berargumen, seharusnya subsidi tersebut diberikan kepada rakyat miskin, eeh tak dinyana malah jatuh ke tangan kelompok kaya. Saya tak tahu apakah kelompok kaya yang dimaksud adalah juga dirinya dan kelompok usahanya.
Namun demikian, untuk menghindari terjadinya gejolak di masyarakat, Bakrie kembali mengeluarkan jurus yang juga telah menjadi klasik. "Subsidi yang diberikan akan dipindahkan dari subsidi BBM yang dinikmati mereka yang kaya kepada masyarakat miskin langsung dalam bentuk pendidikan dan kesehatan," (Kompas, 2/12/2004). Strategi lain untuk meredam gejolak di masyarakat adalah menunggu datangnya musim panen tiba, "agar masyarakat dapat menyerap kenaikan itu..."
Wakil presiden M. Jusuf Kalla, yang juga pemilik konglomerasi NV Haji Kalla Group, lebih berani pasang badan menghadapi gejolak dalam masyarakat, ketimbang Bakrie. Watak orang Bugis yang terkenal keras tampak menonjol pada diri wapres ini. Menurut Kalla, jika rakyat khawatir dengan kenaikan harga BBM, pemerintah juga khawatir jika harga BBM tidak naik. "Pasalnya," demikian Kalla, "jika tak menaikkan harga bahan bakar minyak, pemerintah lebih khawatir tak punya uang untuk melayani masyarakat," (Kompas, 1/12/2004). Berhadapan dengan "dilema" ini, menurut Kalla, pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM dan dengan demikian siap menanggung resiko adanya gejolak sosial dalam masyarakat. "Bagaimana kita punya opsi lain kalau kita beli Rp. 10 harus dijual Rp. 5. kalau sudah begitu tidak ada pilihan lain, harus naikkan harga," Kalla menegaskan.
Tapi, buru-buru Kalla menambahkan, untuk mencegah berulangnya "dilema" ini, pemerintah menganjurkan pada rakyat untuk menjadikan gas sebagai alternatif pengganti BBM. Ini karena gas lebih murah harganya dibandingkan dengan harga BBM yang fluktuasinya semakin sulit diperkirakan.
Manipulasi Data
Dengan seringnya pemerintah menjadikan beban subsidi sebagai alasan untuk menaikkan harga minyak, kita bertanya-tanya apakah memang seperti itu kenyataannya? Benarkah subsidi BBM merupakan biang keladi defisit yang melanda anggaran belanja negara (APBN) kita selama ini? Benarkah subsidi merupakan beban terberat bagi APBN? Mari kita lihat satu per satu.
Berdasarkan data Perkembangan Pengeluaran Rutin, 2000-2003, prosentase subsidi BBM terhadap produk domestik bruto selama kurun waktu tersebut terus menurun dari 6,4 persen pada tahun 2000, menjadi 5,3 persen pada 2001 dan semakin turun pada 2002 menjadi tinggal 1,9 persen. Tetapi, kalau kita lihat dana yang dianggarkan untuk pembayaran utang dan bunga utang porsinya cenderung terus meningkat yakni, dari 5,1 persen pada tahun 2000, meningkat menjadi 6,0 persen pada tahun 2001, dan turun sedikit menjadi 5,6 persen pada tahun 2002.
Tentu saja angka-angka seperti ini belum berarti banyak untuk menunjukkan betapa tidak adilnya tindakan pemerintah ketika menaikkan harga BBM. Atau betapa manipulatifnya data-data yang dilansir oleh pemerintahan baru ini. Kalla dan Bakrie, selalu mengutip angka subsidi BBM sebesar Rp. 70 triliun sebagai biang keladi meningkatnya beban anggaran pemerintah. Kedua pejabat tinggi negara ini melupakan atau mungkin menutup-nutupi, bahwa beban terbesar dari anggaran pemerintah berasal dari utang pemerintah yang mencapai angka Rp. 1.226,1 triliun (setara US$80 miliar). Beban utang ini hampir seluruhnya disumbang oleh utang dalam negeri yang mencapai Rp. 643 triliun. Kalau kita telusuri lagi, beban utang dalam negeri sebesar itu, terjadi karena pemerintah berusaha menyelamatkan kelompok bisnis besar di negeri ini, (termasuk di dalamnya adalah kelompok Bakrie dan Kelompok Kalla), yang kolaps akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997.
Nah kalau kita kalau kita pakai hitung-hitungan sederhana, jika setiap tahun anggaran berjalan pemerintah harus membayar sebesar 5,1 persen untuk utang dan bunga utang, maka dana yang dialokasikan adalah sebesar 5,1 persen (untuk tahun anggaran 2000) x Rp. 1.226,1 triliun = Rp. 62.531,1 triliun. Pertanyaannya, apakah angka sebesar ini bukan merupakan beban bagi APBN? Kalau ini dianggap sebagai beban, kenapa bukan angka ini yang dikurangi? Saya menduga, jawabannya adalah: dana untuk subsidi sengaja dipangkas untuk menutupi beban anggaran yang ditimbulkan oleh kewajiban membayar cicilan utang dan bunga utang. Dengan terus membayar cicilan utang dan bunga utang, pemerintah berharap dari tahun ke tahun porsi anggaran untuk pos ini semakin kecil. Harap diingat, ini belum termasuk anggaran rutin untuk membiayai gaji pegawai negeri yang sangat tidak kecil itu.
Kini mari kita melangkah ke sektor yang lebih mikro. Salah satu alasan yang dikemukakan ketika subsidi harus dicabut, adalah PT Pertamina selalu merugi jika menjual harga BBM berdasarkan harga subsidi. Dengan penghapusan subsidi maka pihak pertamina bisa menjual harga BBM sesuai dengan harga pasar sehingga keuntungan pun bisa diraih. Tabel berikut ini menggambarkan harga jual yang berbeda antara harga subsidi dengan harga pasar. Sebagai misal, untuk premium, harga dalam negeri Rp. 1.810 per liter sedangkan harga pasar Rp. 2.780. Untuk minyak tanah kelompok rumah tangga Rp. 700 sedangkan harga pasar sebesar Rp. 2.690.
Tetapi, data-data ini tidak mengungkap apakah kerugian yang diderita Pertamina terutama disebabkan oleh perbandingan tingkat harga ini atau oleh praktek korupsi yang merajalela di lembaga ini. Mari kita lihat contoh kasus berikut. Seperti dilaporkan Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan (6/12/2004), saat ini, setiap hari pertamina harus mengimpor BBM sebanyak 300 ribu barel. Uang yang dianggarkan untuk pengadaan BBM ini mencapai US$1 milyar setiap bulan. Tetapi, untuk pengadaan ini, Pertamina tidak mengusahakannya langsung tetapi, melalui perantara perusahaan Broker, dimana para broker itu mengutip dana sebesar US$0,15-US$0,2 per barel, dimana totalnya mencapai US$1,63 juta per bulan. Nah, salah satu perusahaan yang bertindak sebagai broker adalah Global Energy, yang berbadan hukum Singapura tapi, berbasis di British Virgin Island, dengan total fee/bulan sebesar US$1.550 ribu. Perusahaan ini baru didirikan pada Januari 2004, tapi pada Mei 2004 sudah ikut tender pertamina dan langsung memenangi beberapa kontrak jual beli BBM dan produk-produk sampingan kilang minyak. Proses cepat dan tangkas ini diduga terjadi karena salah satu pemilik Global Energy adalah Nirwan D. Bakrie, adik kandung Abrizal Bakrie.
Kasus lainnya, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejak Januari sampai 30 September 2004, dari 5.304 laporan hasil pemerikasaan (LHP) ditemukan penyimpangan sebesar Rp. 1,3 triliun. Dari jumlah sebesar itu, kegiatan usaha migas menempati posisi teratas dengan 416 penyimpangan yang menimbulkan kerugian Rp. 1,11 triliun. Posisi kedua ditempati oleh Pertamina dan anak perusahaannya dengan 202 pelanggaran senilai Rp. 89,34 m iliar. (Trust, 29/11 ñ 5/12/2004).
Selain soal yang telah lumrah seperti ini, yang tidak pernah disebut oleh pemerintah maupun pihak PT Pertamina adalah besaran gaji yang diterima jajaran pejabat tinggi Pertamina, mulai dari komisaris hingga direktur. Berdasarkan laporan majalah Trust, gaji seorang komisaris Pertamina adalah Rp. 50 juta per bulan dan Rp. 75 juta untuk komisaris utama. Saat ini, di jajaran komisaris Pertamina ada seorang komisaris utama dan lima komisaris, yang berarti setiap bulannya gaji yang dialokasikan sebesar Rp. 300 juta. Sedangkan untuk gaji direktur utama Pertamina sebesar Rp. 150 juta, dan direktur sebesar Rp. 100 juta. Daftar ini masih akan sangat panjang bila kita menambah gaji dari jajaran Badan Pelaksana (BP) Migas, Badan Pengatur (Batur) Migas, dan gaji direktur di jajaran anak perusahaan PT Pertamina yang mencapai bilangan puluhan itu.
Selain dari itu, yang menjadi soal melonjaknya beban anggaran adalah pengadaan BBM yang diimpor oleh pemerintah, yakni sebesar 300 ribu barel per bulan hari. Sedemikian besarnya impor BBM itu, menyebabkan menteri keuangan Jusuf Anwar berpendapat bahwa Indonesia sepantasnya keluar dari keanggotaan organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), karena posisinya yang sudah net-importir. Tentu saja pendapat Anwar ini dibantah oleh koleganya di departemen pertambangan energi dan sumber daya manusia (ESDM).
Terlepas dari perdebatan ini, mari kita lihat pendapat Rahmat Sudibyo, kepala badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas, bahwa posisi Indonesia yang hampir net-importir karena kilang minyak yang beroperasi saat ini baru mampu mengeksplorasi 38 unit basin (mangkok minyak gas) dari 60 unit basin yang ada di perut bumi. Masih menurut Sudibyo, di perut bumi pertiwi ini hanya ada cadangan minyak sebesar 9.747 miliar barel. Angka itu meliputi cadangan yang sudah terbukti bisa digarap sebesar 4.722 miliar barel, dan cadangan potensial 5.052 miliar barel. Dengan demikian, masih menurut Sudibyo, jika tak ada tambahan produksi dari sumur-sumur baru, plus jumlah minyak yang terkuras terus seperti sekarang, maka cadangan itu sudah akan habis dalam 16 tahun mendatang (Trust, 29/11 ñ 5/12/2004).
Kalau itu masalah, maka harus diusahakan ada pengeksplorasian sumur-sumur baru. Masalahnya, dengan sumur yang sudah sangat renta seperti saat ini, produksi rutin Indonesia hanya mencapai 1,072 juta barel per hari, padahal kebutuhannya telah mencapai 1,3 juta barel per hari. Lalu, mengapa tidak mengeksplorasi lapangan minyak lainnya? Di sinilah letak soalnya, karena ladang-ladang minyak potensial tersebut ternyata telah dikuasai oleh sebagian perusahaan asing. Misalnya, Kufpec dari Kuwait yang menguasai lapangan Oseil di Ambon, Petrochina yang menguasai lapangan West Betara dan West Piano di Sumatera Selatan dan North East Salawati di Papua, Total Fina Elf di lapangan Tambora di Kalimantan, Caltex di lapangan Likan dan Kelok di Riau, dan ConocoPhilips Indonesia (COPI) di lapangan Belanak, Natuna. Satu-satunya perusahaan domestik adalah, Medco Energy, milik Arifin Panigoro dimana direktur keuangannya, Sugiharto, kini menjabat sebagai menteri negara BUMN.
Dari seluruh perusahaan asing ini, yang baru beroperasi hanyalah ConocoPhilips Indonesia. Sisanya, termasuk Medco Energy, masih bersikap wait and see. Sikap ini diambil karena adanya pasal 31 UU Migas yang menyebutkan bahwa investor migas wajib membayar PPN, pajak impor, pungutan-pungutan, dan sebagainya sejak fase pada fase eksplorasi. Artinya, sebelum menghasilkan pun mereka sudah dipajaki. Mana ada yang mau?
Gas Sebagai Alternatif
Sebagaimana dikatakan di atas, Wapres Jusuf Kalla menganjurkan rakyat kecil untuk menjadikan gas sebagai alternatif, karena harganya yang lebih murah. Walaupun sama-sama disubsidi, harga bahan bakar gas (BBG) memang lebih murah ketimbang harga BBM. Sebagai misal, harga BBG untuk kendaraan Rp. 700 per liter, dan harga ekonominya Rp. 1.550. Bandingkan dengan harga premium bersubsidi sebesar Rp. 1.810 per liter. Selain itu, seperti dikatakan Rahmat Sudibyo, jumlah cadangan gas mencapai 170 triliun kaki kubik, yang diperikarakan cukup digunakan selama 60 tahun.
Tetapi, masalah tidak selesai hanya karena harga BBG lebih murah dan jumlah yang melimpah. Ternyata, walaupun harga BBG murah, sebagian besar darinya yakni, 55 persen diekspor ke Jepang, Korea, Taiwan, dan China. Akibatnya, industri dalam negeri megap-megap. Hasilnya, pemerintah akhirnya menutup pabrik pupuk Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Aceh. Hal yang hampir sama menimpa pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA), dimana sejak triwulan pertama tahun 2004 sudah berhenti mengepul dan karyawannya sudah dirumahkan. Diperkirakan keadaan kekurangan pasokan ini baru akan teratasi pada tahun 2007 (Kontan, 6/12/2004).
Dari segi infrastruktur, stasiun pengisian BBG (SPBBG) tersedia dengan sangat tidak memadai. Di Jakarta hanya ada 17 SPBBG, dan tinggal 11 unit yang beroperasi. Secara nasional hanya ada 26 SPBBG, yang tersebar di Surabaya, Malang, dan Palembang. Di samping itu, biaya untuk pembangunan SPBBG tidak kecil, yakni Rp. 4 miliar per stasiun, belum termasuk biaya operasional (Trust, 29/11 ñ 5/12/2004). Masalah juga kian bertambah karena harga gas juga masih sangat fleksibel di pasaran. Sebagai contoh, di sejumlah SPBBG di Jakarta, harga gas tiba-tiba melonjak dari Rp. 700 menjadi Rp. 1.550 atau meningkat sebesar 120 persen (Kompas, 4/12/2004).
Kesimpulan
Dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, dimana rakyat kecil-lah yang paling merasakan kesulitan itu, secara teoritik dan empirik tak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kecuali jika pemerintahan SBY-Kalla ini memang bertingkah seperti rejim neoliberal di banyak negara Amerika Latin: "Selama kampanye berjanji untuk menyejahterakan rakyat tapi, begitu berkuasa membalikkan punggungnya di hadapan rakyat."
Rencana menaikkan harga BBM pada tahun 2005 nanti, jelas sekali menunjukkan bahwa pemerintahan baru ini tidak membawa perubahanyang substantif. Pemerintahan SBY-JK ternyata hanya berubah dalam retorika tapi, esensinya mereka melanjutkan dan mengukuhkan kebijakan neoliberal yang pondasinya telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.
Dalam hal keinginan menaikkan harga BBM, kita harus segera sadar bahwa bulan madu telah berakhir. Meminjam dogma neoliberal, "rakyat yang telah menderita harus menyelesaikan sendiri penderitaannya."
posted by Coen Husain Pontoh at 6:36 PM
Manipulasi Kenaikan Harga BBM
Ketika kecil, saat masih tinggal di pedesaan jauh di pelosok Utara kota Manado, Sulawesi Utara, musim bapete (panen) adalah saat-saat yang sangat kami nantikan. Pada musim bapete itulah, saya melihat muka Bapak saya terlihat santai dan selalu menyungging senyum. Tapi itu musim bapete di masa lalu. Pada musim bapete 2005 nanti, tampaknya bukan lagi saat yang tepat bagi petani untuk menikmati hasil jerih payahnya. Pasalnya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla, telah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 40 persen dari harga sekarang. Kenaikan harga sebesar itu, demikian tutur Aburizal Bakrie, menteri koordinator ekonomi keuangan dan industri (Ekuin) yang juga seorang pemilik konglomerasi Bakrie Group, sudah tak terhindarkan.
Menurut perhitungan kementriannya, kenaikan harga minyak itu disebabkan oleh besaran subsidi yang tak bisa lagi ditanggung oleh APBN. Terlebih setelah harga minyak di pasaran internasional melonjak di atas angka US$50 per barel, beban subsidi semakin bertambah berat. Sebelum terjadi lonjakan harga minyak, subsidi BBM mencapai angka Rp. 75 triliun per tahun, dan setelah terjadi lonjakan menjadi sebesar Rp. 100 triliun (Kompas, 2/11/2004).
Tetapi, ada alasan lain di balik penghapusan subsidi BBM ini. Sebuah alasan yang telah menjadi klasik yakni, subsidi yang diberikan selama ini telah salah sasaran. Bakrie berargumen, seharusnya subsidi tersebut diberikan kepada rakyat miskin, eeh tak dinyana malah jatuh ke tangan kelompok kaya. Saya tak tahu apakah kelompok kaya yang dimaksud adalah juga dirinya dan kelompok usahanya.
Namun demikian, untuk menghindari terjadinya gejolak di masyarakat, Bakrie kembali mengeluarkan jurus yang juga telah menjadi klasik. "Subsidi yang diberikan akan dipindahkan dari subsidi BBM yang dinikmati mereka yang kaya kepada masyarakat miskin langsung dalam bentuk pendidikan dan kesehatan," (Kompas, 2/12/2004). Strategi lain untuk meredam gejolak di masyarakat adalah menunggu datangnya musim panen tiba, "agar masyarakat dapat menyerap kenaikan itu..."
Wakil presiden M. Jusuf Kalla, yang juga pemilik konglomerasi NV Haji Kalla Group, lebih berani pasang badan menghadapi gejolak dalam masyarakat, ketimbang Bakrie. Watak orang Bugis yang terkenal keras tampak menonjol pada diri wapres ini. Menurut Kalla, jika rakyat khawatir dengan kenaikan harga BBM, pemerintah juga khawatir jika harga BBM tidak naik. "Pasalnya," demikian Kalla, "jika tak menaikkan harga bahan bakar minyak, pemerintah lebih khawatir tak punya uang untuk melayani masyarakat," (Kompas, 1/12/2004). Berhadapan dengan "dilema" ini, menurut Kalla, pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM dan dengan demikian siap menanggung resiko adanya gejolak sosial dalam masyarakat. "Bagaimana kita punya opsi lain kalau kita beli Rp. 10 harus dijual Rp. 5. kalau sudah begitu tidak ada pilihan lain, harus naikkan harga," Kalla menegaskan.
Tapi, buru-buru Kalla menambahkan, untuk mencegah berulangnya "dilema" ini, pemerintah menganjurkan pada rakyat untuk menjadikan gas sebagai alternatif pengganti BBM. Ini karena gas lebih murah harganya dibandingkan dengan harga BBM yang fluktuasinya semakin sulit diperkirakan.
Manipulasi Data
Dengan seringnya pemerintah menjadikan beban subsidi sebagai alasan untuk menaikkan harga minyak, kita bertanya-tanya apakah memang seperti itu kenyataannya? Benarkah subsidi BBM merupakan biang keladi defisit yang melanda anggaran belanja negara (APBN) kita selama ini? Benarkah subsidi merupakan beban terberat bagi APBN? Mari kita lihat satu per satu.
Berdasarkan data Perkembangan Pengeluaran Rutin, 2000-2003, prosentase subsidi BBM terhadap produk domestik bruto selama kurun waktu tersebut terus menurun dari 6,4 persen pada tahun 2000, menjadi 5,3 persen pada 2001 dan semakin turun pada 2002 menjadi tinggal 1,9 persen. Tetapi, kalau kita lihat dana yang dianggarkan untuk pembayaran utang dan bunga utang porsinya cenderung terus meningkat yakni, dari 5,1 persen pada tahun 2000, meningkat menjadi 6,0 persen pada tahun 2001, dan turun sedikit menjadi 5,6 persen pada tahun 2002.
Tentu saja angka-angka seperti ini belum berarti banyak untuk menunjukkan betapa tidak adilnya tindakan pemerintah ketika menaikkan harga BBM. Atau betapa manipulatifnya data-data yang dilansir oleh pemerintahan baru ini. Kalla dan Bakrie, selalu mengutip angka subsidi BBM sebesar Rp. 70 triliun sebagai biang keladi meningkatnya beban anggaran pemerintah. Kedua pejabat tinggi negara ini melupakan atau mungkin menutup-nutupi, bahwa beban terbesar dari anggaran pemerintah berasal dari utang pemerintah yang mencapai angka Rp. 1.226,1 triliun (setara US$80 miliar). Beban utang ini hampir seluruhnya disumbang oleh utang dalam negeri yang mencapai Rp. 643 triliun. Kalau kita telusuri lagi, beban utang dalam negeri sebesar itu, terjadi karena pemerintah berusaha menyelamatkan kelompok bisnis besar di negeri ini, (termasuk di dalamnya adalah kelompok Bakrie dan Kelompok Kalla), yang kolaps akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997.
Nah kalau kita kalau kita pakai hitung-hitungan sederhana, jika setiap tahun anggaran berjalan pemerintah harus membayar sebesar 5,1 persen untuk utang dan bunga utang, maka dana yang dialokasikan adalah sebesar 5,1 persen (untuk tahun anggaran 2000) x Rp. 1.226,1 triliun = Rp. 62.531,1 triliun. Pertanyaannya, apakah angka sebesar ini bukan merupakan beban bagi APBN? Kalau ini dianggap sebagai beban, kenapa bukan angka ini yang dikurangi? Saya menduga, jawabannya adalah: dana untuk subsidi sengaja dipangkas untuk menutupi beban anggaran yang ditimbulkan oleh kewajiban membayar cicilan utang dan bunga utang. Dengan terus membayar cicilan utang dan bunga utang, pemerintah berharap dari tahun ke tahun porsi anggaran untuk pos ini semakin kecil. Harap diingat, ini belum termasuk anggaran rutin untuk membiayai gaji pegawai negeri yang sangat tidak kecil itu.
Kini mari kita melangkah ke sektor yang lebih mikro. Salah satu alasan yang dikemukakan ketika subsidi harus dicabut, adalah PT Pertamina selalu merugi jika menjual harga BBM berdasarkan harga subsidi. Dengan penghapusan subsidi maka pihak pertamina bisa menjual harga BBM sesuai dengan harga pasar sehingga keuntungan pun bisa diraih. Tabel berikut ini menggambarkan harga jual yang berbeda antara harga subsidi dengan harga pasar. Sebagai misal, untuk premium, harga dalam negeri Rp. 1.810 per liter sedangkan harga pasar Rp. 2.780. Untuk minyak tanah kelompok rumah tangga Rp. 700 sedangkan harga pasar sebesar Rp. 2.690.
Tetapi, data-data ini tidak mengungkap apakah kerugian yang diderita Pertamina terutama disebabkan oleh perbandingan tingkat harga ini atau oleh praktek korupsi yang merajalela di lembaga ini. Mari kita lihat contoh kasus berikut. Seperti dilaporkan Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan (6/12/2004), saat ini, setiap hari pertamina harus mengimpor BBM sebanyak 300 ribu barel. Uang yang dianggarkan untuk pengadaan BBM ini mencapai US$1 milyar setiap bulan. Tetapi, untuk pengadaan ini, Pertamina tidak mengusahakannya langsung tetapi, melalui perantara perusahaan Broker, dimana para broker itu mengutip dana sebesar US$0,15-US$0,2 per barel, dimana totalnya mencapai US$1,63 juta per bulan. Nah, salah satu perusahaan yang bertindak sebagai broker adalah Global Energy, yang berbadan hukum Singapura tapi, berbasis di British Virgin Island, dengan total fee/bulan sebesar US$1.550 ribu. Perusahaan ini baru didirikan pada Januari 2004, tapi pada Mei 2004 sudah ikut tender pertamina dan langsung memenangi beberapa kontrak jual beli BBM dan produk-produk sampingan kilang minyak. Proses cepat dan tangkas ini diduga terjadi karena salah satu pemilik Global Energy adalah Nirwan D. Bakrie, adik kandung Abrizal Bakrie.
Kasus lainnya, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejak Januari sampai 30 September 2004, dari 5.304 laporan hasil pemerikasaan (LHP) ditemukan penyimpangan sebesar Rp. 1,3 triliun. Dari jumlah sebesar itu, kegiatan usaha migas menempati posisi teratas dengan 416 penyimpangan yang menimbulkan kerugian Rp. 1,11 triliun. Posisi kedua ditempati oleh Pertamina dan anak perusahaannya dengan 202 pelanggaran senilai Rp. 89,34 m iliar. (Trust, 29/11 ñ 5/12/2004).
Selain soal yang telah lumrah seperti ini, yang tidak pernah disebut oleh pemerintah maupun pihak PT Pertamina adalah besaran gaji yang diterima jajaran pejabat tinggi Pertamina, mulai dari komisaris hingga direktur. Berdasarkan laporan majalah Trust, gaji seorang komisaris Pertamina adalah Rp. 50 juta per bulan dan Rp. 75 juta untuk komisaris utama. Saat ini, di jajaran komisaris Pertamina ada seorang komisaris utama dan lima komisaris, yang berarti setiap bulannya gaji yang dialokasikan sebesar Rp. 300 juta. Sedangkan untuk gaji direktur utama Pertamina sebesar Rp. 150 juta, dan direktur sebesar Rp. 100 juta. Daftar ini masih akan sangat panjang bila kita menambah gaji dari jajaran Badan Pelaksana (BP) Migas, Badan Pengatur (Batur) Migas, dan gaji direktur di jajaran anak perusahaan PT Pertamina yang mencapai bilangan puluhan itu.
Selain dari itu, yang menjadi soal melonjaknya beban anggaran adalah pengadaan BBM yang diimpor oleh pemerintah, yakni sebesar 300 ribu barel per bulan hari. Sedemikian besarnya impor BBM itu, menyebabkan menteri keuangan Jusuf Anwar berpendapat bahwa Indonesia sepantasnya keluar dari keanggotaan organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), karena posisinya yang sudah net-importir. Tentu saja pendapat Anwar ini dibantah oleh koleganya di departemen pertambangan energi dan sumber daya manusia (ESDM).
Terlepas dari perdebatan ini, mari kita lihat pendapat Rahmat Sudibyo, kepala badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas, bahwa posisi Indonesia yang hampir net-importir karena kilang minyak yang beroperasi saat ini baru mampu mengeksplorasi 38 unit basin (mangkok minyak gas) dari 60 unit basin yang ada di perut bumi. Masih menurut Sudibyo, di perut bumi pertiwi ini hanya ada cadangan minyak sebesar 9.747 miliar barel. Angka itu meliputi cadangan yang sudah terbukti bisa digarap sebesar 4.722 miliar barel, dan cadangan potensial 5.052 miliar barel. Dengan demikian, masih menurut Sudibyo, jika tak ada tambahan produksi dari sumur-sumur baru, plus jumlah minyak yang terkuras terus seperti sekarang, maka cadangan itu sudah akan habis dalam 16 tahun mendatang (Trust, 29/11 ñ 5/12/2004).
Kalau itu masalah, maka harus diusahakan ada pengeksplorasian sumur-sumur baru. Masalahnya, dengan sumur yang sudah sangat renta seperti saat ini, produksi rutin Indonesia hanya mencapai 1,072 juta barel per hari, padahal kebutuhannya telah mencapai 1,3 juta barel per hari. Lalu, mengapa tidak mengeksplorasi lapangan minyak lainnya? Di sinilah letak soalnya, karena ladang-ladang minyak potensial tersebut ternyata telah dikuasai oleh sebagian perusahaan asing. Misalnya, Kufpec dari Kuwait yang menguasai lapangan Oseil di Ambon, Petrochina yang menguasai lapangan West Betara dan West Piano di Sumatera Selatan dan North East Salawati di Papua, Total Fina Elf di lapangan Tambora di Kalimantan, Caltex di lapangan Likan dan Kelok di Riau, dan ConocoPhilips Indonesia (COPI) di lapangan Belanak, Natuna. Satu-satunya perusahaan domestik adalah, Medco Energy, milik Arifin Panigoro dimana direktur keuangannya, Sugiharto, kini menjabat sebagai menteri negara BUMN.
Dari seluruh perusahaan asing ini, yang baru beroperasi hanyalah ConocoPhilips Indonesia. Sisanya, termasuk Medco Energy, masih bersikap wait and see. Sikap ini diambil karena adanya pasal 31 UU Migas yang menyebutkan bahwa investor migas wajib membayar PPN, pajak impor, pungutan-pungutan, dan sebagainya sejak fase pada fase eksplorasi. Artinya, sebelum menghasilkan pun mereka sudah dipajaki. Mana ada yang mau?
Gas Sebagai Alternatif
Sebagaimana dikatakan di atas, Wapres Jusuf Kalla menganjurkan rakyat kecil untuk menjadikan gas sebagai alternatif, karena harganya yang lebih murah. Walaupun sama-sama disubsidi, harga bahan bakar gas (BBG) memang lebih murah ketimbang harga BBM. Sebagai misal, harga BBG untuk kendaraan Rp. 700 per liter, dan harga ekonominya Rp. 1.550. Bandingkan dengan harga premium bersubsidi sebesar Rp. 1.810 per liter. Selain itu, seperti dikatakan Rahmat Sudibyo, jumlah cadangan gas mencapai 170 triliun kaki kubik, yang diperikarakan cukup digunakan selama 60 tahun.
Tetapi, masalah tidak selesai hanya karena harga BBG lebih murah dan jumlah yang melimpah. Ternyata, walaupun harga BBG murah, sebagian besar darinya yakni, 55 persen diekspor ke Jepang, Korea, Taiwan, dan China. Akibatnya, industri dalam negeri megap-megap. Hasilnya, pemerintah akhirnya menutup pabrik pupuk Asean Aceh Fertilizer (AAF) di Aceh. Hal yang hampir sama menimpa pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA), dimana sejak triwulan pertama tahun 2004 sudah berhenti mengepul dan karyawannya sudah dirumahkan. Diperkirakan keadaan kekurangan pasokan ini baru akan teratasi pada tahun 2007 (Kontan, 6/12/2004).
Dari segi infrastruktur, stasiun pengisian BBG (SPBBG) tersedia dengan sangat tidak memadai. Di Jakarta hanya ada 17 SPBBG, dan tinggal 11 unit yang beroperasi. Secara nasional hanya ada 26 SPBBG, yang tersebar di Surabaya, Malang, dan Palembang. Di samping itu, biaya untuk pembangunan SPBBG tidak kecil, yakni Rp. 4 miliar per stasiun, belum termasuk biaya operasional (Trust, 29/11 ñ 5/12/2004). Masalah juga kian bertambah karena harga gas juga masih sangat fleksibel di pasaran. Sebagai contoh, di sejumlah SPBBG di Jakarta, harga gas tiba-tiba melonjak dari Rp. 700 menjadi Rp. 1.550 atau meningkat sebesar 120 persen (Kompas, 4/12/2004).
Kesimpulan
Dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, dimana rakyat kecil-lah yang paling merasakan kesulitan itu, secara teoritik dan empirik tak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kecuali jika pemerintahan SBY-Kalla ini memang bertingkah seperti rejim neoliberal di banyak negara Amerika Latin: "Selama kampanye berjanji untuk menyejahterakan rakyat tapi, begitu berkuasa membalikkan punggungnya di hadapan rakyat."
Rencana menaikkan harga BBM pada tahun 2005 nanti, jelas sekali menunjukkan bahwa pemerintahan baru ini tidak membawa perubahanyang substantif. Pemerintahan SBY-JK ternyata hanya berubah dalam retorika tapi, esensinya mereka melanjutkan dan mengukuhkan kebijakan neoliberal yang pondasinya telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.
Dalam hal keinginan menaikkan harga BBM, kita harus segera sadar bahwa bulan madu telah berakhir. Meminjam dogma neoliberal, "rakyat yang telah menderita harus menyelesaikan sendiri penderitaannya."
posted by Coen Husain Pontoh at 6:36 PM
Mitos Investasi Asing
Wednesday, August 03, 2005
Mitos Investasi Asing
Pada artikel sebelumnya (lihat, “Bermimpi Mengejar Investasi Asing”), saya mengemukakan adalah mimpi jika kita mengharapkan investasi asing masuk ke dalam negeri. Secara faktual, saya membeberkan angka-angka yang menunjukkan bahwa besaran dana yang mengalir dari negara-negara kapitalis maju ke negera-negara kapitalis terbelakang, sangatlah kecil. Orang Betawi bilang, jumlahnya recehan doang.
Secara teoritis pun, sejak dekade 1970an, para teoritisi aliran ketergantungan telah meyimpulkan bahwa hubungan antara negara kapitalis pinggiran dengan negara kapitalis maju hanya akan mendatangkan kerugian terhadap pihak pertama. Bentuk hubungan itu bisa dalam wujud perdagangan ataupun investasi asing. Itu sebabnya Samir Amin, salah satu pentolan dari aliran ini, hingga kini terus mengampanyekan agar negara kapitalis pinggiran segera memutuskan hubungannya dengan negara kapitalis maju, jika mereka ingin negaranya bebas dari keterbelakangan dan kemiskinan. Termasuk yang harus diputuskan itu adalah investasi asing, karena investasi asing merupakan salah satu pemicu pengintegrasian ekonomi negara kapitalis terbelakang ke dalam ekonomi negara kapitalis maju.
Tetapi walaupun sederet fakta kita beberkan dan setumpuk buku teoritis diterbitkan, tetap saja sebagian besar rejim-rejim di negara berkembang berlomba-lomba untuk mendandani dirinya agar tampil cantik di hadapan investor asing. Tidak terkecuali rejim rejim Susilo-Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, yang tetap menjunjung semangat ‘45 guna menarik investasi asing sebesar-besarnya.
Pertanyaannya, mengapa fakta yang konkret itu diabaikan oleh rejim yang berkuasa? Jawaban atas pertanyaan ini, jelas harus mengabaikan angka-angka yang riil. Kita harus masuk pada cara berpikir dan keyakinan teoritis yang membelenggu rejim ini. Tetapi nampaknya masalah investasi asing ini bukan hanya persoalan fakta atau keyakinan teoritis. Lebih dari itu keyakinan terhadap manfaat investasi asing ini sudah menjadi mitos. Sesuatu yang tidak bermanfaat tapi dipercaya bisa memberikan manfaat. Sungguh berbahaya bukan?
Menurut James Petras, ada enam mitos tentang keuntungan yang bisa diraup negara berkembang dari keberadaan investasi asing (foreign investment). Pertama, investasi asing akan menciptakan pengusaha-pengusaha baru, menambah atau memperluas pasar dan merangsang penelitan serta pengembangan teknologi “know-how” yang baru. Faktanya, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman selama Orde Baru dan sesudahnya, sebagian besar investasi asing diarahkan melalui pembelian perusahaan-perusahaan publik yang menguntungkan melalui jalan privatisasi atau mengambilalih perusahaan-perusahaan swasta yang sudah ada, mengambilalih pasar yang sudah ada dan menjual atau menyewakan desain teknologi dan dikembangkan sebagai “home office.”
Selama kekuasaan Orba yang berlanjut hingga kini, pengusaha-pengusaha yang muncul adalah mereka yang berada di di lingkaran orbit kekuasaan; pengusaha yang muncul adalah pengusaha karbitan, jago kandang, yang hanya bisa hidup selama berlindung di bawah ketiak penguasa. Industri yang berkembang pun adalah industri tukang jahit, bukan industri dasar bersifat padat modal padat teknologi. Yang betul-betul mandiri adalah mereka yang berada di kelompok menengah bawah. Dampak selanjutnya, pasar domestik tidak berkembang seperti yang diharapkan. Justru, seiring dengan penerapan deregulasi dan debirokratisasi, rejim Orba memaksa pengusaha untuk mengorientasikan produksinya ke pasar internasional.
Mitos kedua, investasi asing akan meningkatkan persaingan industri ekspor, dan merangsang ekononi lokal melalui pembelian dan penjualan sektor kedua dan ketiga. Kembali menengok ke masa Orba, ekonomi nasional justru bersifat monopolistis dan oligopolistis. Di kalangan luas beredar apa yang disebut The Gang of Four, yakni beberapa orang pengusaha kakap yang memonopoli sektor-sektor ekonomi tertentu dalam masyarakat.
Persaingan usaha yang sehat hanya terjadi di sektor informal dan usaha kecil-menengah. Begitu ketatnya persaingan itu, sehingga ada yang secara ironis mengatakan, dari hasil persaingan itu lebih banyak yang mati ketimbang yang tumbuh membesar. Akibatnya struktur dunia usaha yang timpang warisan jaman kolonial, tak pernah lenyap. Bahkan kiang melebar
Mitos ketiga, investasi asing menyediakan pembayaran pajak untuk memperkuat pembiayaan lokal dan pembayaran dengan uang untuk membiayai impor. Kenyataannya, investasi asing terlibat dalam penyelewengan pajak besar-besaran, melakukan praktek penipuan (misalnya menghargai rendah) pembelian perusahaan-perusahaan publik, dan pencucian uang dalam skala besar.
Mitos keempat, pengelolaan utang luar negeri adalah mendasar untuk mengamankan pembayaran barang-barang bernilai tinggi dalam pasar internasional dan mengelola kesatuan sistem keuangan. Kedua hal ini sangat krusial dalam perbincangan pembangunan.
Mitos kelima, pada umumnya negara-negara Dunia Ketiga tergantung pada investasi asing untuk menyediakan modal yang dibutuhkan bagi pembangunan sejak sumberdaya-sumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.
Faktanya, investasi asing yang ditanamkan di sektor minyak bumi, seperti Exxon-Mobil Oil, atau yang bergerak di sektor pertambangan seperti PT Freeport Indonesia, tidak banyak memberikan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Bahkan, seperti yang kini di alami, terjadi kelangkaan minyak dimana-mana. Di Papua Barat, keberadaan PT Freeort Indonesia malah menempatkan posisi provinsi tersebut ke deretan provinsi termiskin di Indonesia.
Dengan kata lain, modal yang ditanamkan itu hanya dimaksudkan untuk mengeksploitasi kekayaan sumberdaya alam kita untuk kemudian keuntungan dibawa pulang ke negeri asal investasi tersebut. Inilah yang dalam literatur ekonomi internasional di sebut pelarian modal (capital flight), yang dalam kasus Meksiko, menyebabkan negara itu masuk dalam era kegelapan (dark age) di pertengahan tahun 1990an.
Mitos keenam, para penyokong utama investasi asing berpendapat bahwa masuknya investasi asing akan mendatangkan investasi asing yang lebih besar lagi dan menjadi “penyangga pembangunan.”
Lagi-lagi, mitos ini terbukti salah dalam realitas ekonomi kita. Kalau kita teliti besaran investasi asing yang masuk secara besar-besaran ke Indonesia, hal itu disebabkan oleh empat hal: (1) adanya jaminan stabilitas politik yang diberikan oleh rejim Orba. Dengan jaminan ini, investor memiliki kepastian akan masa depan investasinya; (2) adanya potensi pasar yang sangat besar di Indonesia, dalam hal ini adalah jumlah penduduknya; (3) adanya pasar tenaga kerja yang supermurah dan superfleksibel. Di bawah politik perburuhan rejim Orba, kaum buruh dipaksa untuk tunduk pada logika pasar, dilarang berorganisasi apalagi melakukan aksi-aksi demonstrasi; dan (4) adanya sumberdaya alam yang sangat kaya yang belum terolah secara maksimal.
Tetapi, setelah kekuasaan Orba tidak lagi utuh dan hegemonik, ketika kaum buruh semakin berani melakukan aksi-aksi perlawanan, ketika kekayaan sumberdaya alam yang hendak dikeruk semakin berkurang, dan ketika iklim ekonomi internasional berubah dengan makin berorientasi ke negeri-negeri kapitais maju, jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia semakin berkurang. Bahkan dalam waktu-waktu terakhir ini, sudah sering kita mendengar tentang larinya para investor asing dari Indonesia. Keadaan ini membuktikan bahwa logika investasi asing tidak bersifat linier, tetapi sangat tergantung pada kondisi ekonomi-politik negara yang bersangkutan.
Yang lebih parah, investasi asing membuat ekonomi nasional semakin tergantung pada dinamika ekonomi internasional. Tak heran mengapa krisis yang terjadi pada pertengahan 1997 itu dipicu oleh jatuhnya nilai mata uang baht Thailand terhadap dollar Amerika Serikat. Dari Thailand, krisis itu lalu menyebar ke Indonesia, yang hingga kini belum tahu kapan akan pulih kembali. Dan karena integrasi itu sangat dalam, maka ketika krisis datang dalam sekejap ekonomi nasional bangkrut. Tiba-tiba, para pengusaha kakap yang sebelumnya bergelimang uang mendapatkan dirinya telah bangkrut dan terlilit utang triliuan rupiah. Yang dulunya pahlawan, lantas menjadi pecundang. Yang sebelumnya penderma, nyatanya adalah pencoleng.
Tetapi, ketika saya hendak menutup artikel ini, mendadak teman saya menyela,
"Ada kok yang tidak berubah sejak dulu."
"Maksudmu?"
"Yang tidak berubah kondisinya sejak sebelum krisis dan sesudah krisis. Mereka adalah rakyat Indonesia, mereka tetap miskin."
posted by Coen Husain Pontoh at 11:43 PM
2 Comments:
Wisnu said...
bung pontoh,
kalo bukan dengan investasi asing dengan apa dong suatu negara bisa sejahtera dan kaya? republik irlandia, singapura, korsel, taiwan, malaysia, semuanya menjadi sejahtera dan makmur dengan investasi asing. ada nggak satu negara menjadi sejahtera tanpa investasi asing?
mohon diberikan contoh.
salam,
wishnu
jakarta
wishnu8289@yahoo.com
6:45 AM
Anonymous said...
Bung Wisnu, Menurut saya India adalah negaranya. Walaupun sekarang sudah banyak Investasi asing tapi negara yang melakukan investasi ngga bisa sembarangan mendikte India. Itupun berlaku sampai sekarang.
1:46 AM
Mitos Investasi Asing
Pada artikel sebelumnya (lihat, “Bermimpi Mengejar Investasi Asing”), saya mengemukakan adalah mimpi jika kita mengharapkan investasi asing masuk ke dalam negeri. Secara faktual, saya membeberkan angka-angka yang menunjukkan bahwa besaran dana yang mengalir dari negara-negara kapitalis maju ke negera-negara kapitalis terbelakang, sangatlah kecil. Orang Betawi bilang, jumlahnya recehan doang.
Secara teoritis pun, sejak dekade 1970an, para teoritisi aliran ketergantungan telah meyimpulkan bahwa hubungan antara negara kapitalis pinggiran dengan negara kapitalis maju hanya akan mendatangkan kerugian terhadap pihak pertama. Bentuk hubungan itu bisa dalam wujud perdagangan ataupun investasi asing. Itu sebabnya Samir Amin, salah satu pentolan dari aliran ini, hingga kini terus mengampanyekan agar negara kapitalis pinggiran segera memutuskan hubungannya dengan negara kapitalis maju, jika mereka ingin negaranya bebas dari keterbelakangan dan kemiskinan. Termasuk yang harus diputuskan itu adalah investasi asing, karena investasi asing merupakan salah satu pemicu pengintegrasian ekonomi negara kapitalis terbelakang ke dalam ekonomi negara kapitalis maju.
Tetapi walaupun sederet fakta kita beberkan dan setumpuk buku teoritis diterbitkan, tetap saja sebagian besar rejim-rejim di negara berkembang berlomba-lomba untuk mendandani dirinya agar tampil cantik di hadapan investor asing. Tidak terkecuali rejim rejim Susilo-Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, yang tetap menjunjung semangat ‘45 guna menarik investasi asing sebesar-besarnya.
Pertanyaannya, mengapa fakta yang konkret itu diabaikan oleh rejim yang berkuasa? Jawaban atas pertanyaan ini, jelas harus mengabaikan angka-angka yang riil. Kita harus masuk pada cara berpikir dan keyakinan teoritis yang membelenggu rejim ini. Tetapi nampaknya masalah investasi asing ini bukan hanya persoalan fakta atau keyakinan teoritis. Lebih dari itu keyakinan terhadap manfaat investasi asing ini sudah menjadi mitos. Sesuatu yang tidak bermanfaat tapi dipercaya bisa memberikan manfaat. Sungguh berbahaya bukan?
Menurut James Petras, ada enam mitos tentang keuntungan yang bisa diraup negara berkembang dari keberadaan investasi asing (foreign investment). Pertama, investasi asing akan menciptakan pengusaha-pengusaha baru, menambah atau memperluas pasar dan merangsang penelitan serta pengembangan teknologi “know-how” yang baru. Faktanya, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman selama Orde Baru dan sesudahnya, sebagian besar investasi asing diarahkan melalui pembelian perusahaan-perusahaan publik yang menguntungkan melalui jalan privatisasi atau mengambilalih perusahaan-perusahaan swasta yang sudah ada, mengambilalih pasar yang sudah ada dan menjual atau menyewakan desain teknologi dan dikembangkan sebagai “home office.”
Selama kekuasaan Orba yang berlanjut hingga kini, pengusaha-pengusaha yang muncul adalah mereka yang berada di di lingkaran orbit kekuasaan; pengusaha yang muncul adalah pengusaha karbitan, jago kandang, yang hanya bisa hidup selama berlindung di bawah ketiak penguasa. Industri yang berkembang pun adalah industri tukang jahit, bukan industri dasar bersifat padat modal padat teknologi. Yang betul-betul mandiri adalah mereka yang berada di kelompok menengah bawah. Dampak selanjutnya, pasar domestik tidak berkembang seperti yang diharapkan. Justru, seiring dengan penerapan deregulasi dan debirokratisasi, rejim Orba memaksa pengusaha untuk mengorientasikan produksinya ke pasar internasional.
Mitos kedua, investasi asing akan meningkatkan persaingan industri ekspor, dan merangsang ekononi lokal melalui pembelian dan penjualan sektor kedua dan ketiga. Kembali menengok ke masa Orba, ekonomi nasional justru bersifat monopolistis dan oligopolistis. Di kalangan luas beredar apa yang disebut The Gang of Four, yakni beberapa orang pengusaha kakap yang memonopoli sektor-sektor ekonomi tertentu dalam masyarakat.
Persaingan usaha yang sehat hanya terjadi di sektor informal dan usaha kecil-menengah. Begitu ketatnya persaingan itu, sehingga ada yang secara ironis mengatakan, dari hasil persaingan itu lebih banyak yang mati ketimbang yang tumbuh membesar. Akibatnya struktur dunia usaha yang timpang warisan jaman kolonial, tak pernah lenyap. Bahkan kiang melebar
Mitos ketiga, investasi asing menyediakan pembayaran pajak untuk memperkuat pembiayaan lokal dan pembayaran dengan uang untuk membiayai impor. Kenyataannya, investasi asing terlibat dalam penyelewengan pajak besar-besaran, melakukan praktek penipuan (misalnya menghargai rendah) pembelian perusahaan-perusahaan publik, dan pencucian uang dalam skala besar.
Mitos keempat, pengelolaan utang luar negeri adalah mendasar untuk mengamankan pembayaran barang-barang bernilai tinggi dalam pasar internasional dan mengelola kesatuan sistem keuangan. Kedua hal ini sangat krusial dalam perbincangan pembangunan.
Mitos kelima, pada umumnya negara-negara Dunia Ketiga tergantung pada investasi asing untuk menyediakan modal yang dibutuhkan bagi pembangunan sejak sumberdaya-sumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.
Faktanya, investasi asing yang ditanamkan di sektor minyak bumi, seperti Exxon-Mobil Oil, atau yang bergerak di sektor pertambangan seperti PT Freeport Indonesia, tidak banyak memberikan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Bahkan, seperti yang kini di alami, terjadi kelangkaan minyak dimana-mana. Di Papua Barat, keberadaan PT Freeort Indonesia malah menempatkan posisi provinsi tersebut ke deretan provinsi termiskin di Indonesia.
Dengan kata lain, modal yang ditanamkan itu hanya dimaksudkan untuk mengeksploitasi kekayaan sumberdaya alam kita untuk kemudian keuntungan dibawa pulang ke negeri asal investasi tersebut. Inilah yang dalam literatur ekonomi internasional di sebut pelarian modal (capital flight), yang dalam kasus Meksiko, menyebabkan negara itu masuk dalam era kegelapan (dark age) di pertengahan tahun 1990an.
Mitos keenam, para penyokong utama investasi asing berpendapat bahwa masuknya investasi asing akan mendatangkan investasi asing yang lebih besar lagi dan menjadi “penyangga pembangunan.”
Lagi-lagi, mitos ini terbukti salah dalam realitas ekonomi kita. Kalau kita teliti besaran investasi asing yang masuk secara besar-besaran ke Indonesia, hal itu disebabkan oleh empat hal: (1) adanya jaminan stabilitas politik yang diberikan oleh rejim Orba. Dengan jaminan ini, investor memiliki kepastian akan masa depan investasinya; (2) adanya potensi pasar yang sangat besar di Indonesia, dalam hal ini adalah jumlah penduduknya; (3) adanya pasar tenaga kerja yang supermurah dan superfleksibel. Di bawah politik perburuhan rejim Orba, kaum buruh dipaksa untuk tunduk pada logika pasar, dilarang berorganisasi apalagi melakukan aksi-aksi demonstrasi; dan (4) adanya sumberdaya alam yang sangat kaya yang belum terolah secara maksimal.
Tetapi, setelah kekuasaan Orba tidak lagi utuh dan hegemonik, ketika kaum buruh semakin berani melakukan aksi-aksi perlawanan, ketika kekayaan sumberdaya alam yang hendak dikeruk semakin berkurang, dan ketika iklim ekonomi internasional berubah dengan makin berorientasi ke negeri-negeri kapitais maju, jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia semakin berkurang. Bahkan dalam waktu-waktu terakhir ini, sudah sering kita mendengar tentang larinya para investor asing dari Indonesia. Keadaan ini membuktikan bahwa logika investasi asing tidak bersifat linier, tetapi sangat tergantung pada kondisi ekonomi-politik negara yang bersangkutan.
Yang lebih parah, investasi asing membuat ekonomi nasional semakin tergantung pada dinamika ekonomi internasional. Tak heran mengapa krisis yang terjadi pada pertengahan 1997 itu dipicu oleh jatuhnya nilai mata uang baht Thailand terhadap dollar Amerika Serikat. Dari Thailand, krisis itu lalu menyebar ke Indonesia, yang hingga kini belum tahu kapan akan pulih kembali. Dan karena integrasi itu sangat dalam, maka ketika krisis datang dalam sekejap ekonomi nasional bangkrut. Tiba-tiba, para pengusaha kakap yang sebelumnya bergelimang uang mendapatkan dirinya telah bangkrut dan terlilit utang triliuan rupiah. Yang dulunya pahlawan, lantas menjadi pecundang. Yang sebelumnya penderma, nyatanya adalah pencoleng.
Tetapi, ketika saya hendak menutup artikel ini, mendadak teman saya menyela,
"Ada kok yang tidak berubah sejak dulu."
"Maksudmu?"
"Yang tidak berubah kondisinya sejak sebelum krisis dan sesudah krisis. Mereka adalah rakyat Indonesia, mereka tetap miskin."
posted by Coen Husain Pontoh at 11:43 PM
2 Comments:
Wisnu said...
bung pontoh,
kalo bukan dengan investasi asing dengan apa dong suatu negara bisa sejahtera dan kaya? republik irlandia, singapura, korsel, taiwan, malaysia, semuanya menjadi sejahtera dan makmur dengan investasi asing. ada nggak satu negara menjadi sejahtera tanpa investasi asing?
mohon diberikan contoh.
salam,
wishnu
jakarta
wishnu8289@yahoo.com
6:45 AM
Anonymous said...
Bung Wisnu, Menurut saya India adalah negaranya. Walaupun sekarang sudah banyak Investasi asing tapi negara yang melakukan investasi ngga bisa sembarangan mendikte India. Itupun berlaku sampai sekarang.
1:46 AM
Atlas Globalisasi
Selasa, 09 Maret 2004
Atlas Globalisasi Oleh B Herry-Priyono
BAGI Anda yang letih menyaksikan absurditas Pemilihan Umum 2004, namun setia menyimak gejala mondial yang sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi-politik kita (dengan atau tanpa Pemilu 2004), sebuah atlas hasil penelitian The New Global History Initiative telah terbit. Judulnya, Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation (2003).
Seperti layaknya atlas, buku Medard Gabel (CEO Global Links Consulting) dan Henry Bruner (ahli geografi ekonomi) ini laksana teropong yang menyorot lanskap bola dunia yang dijelajahi nama-nama, seperti Toyota, ExxonMobil, Du Pont, Microsoft, Siemens, Citibank, dan sebagainya. Seperti ditulis para penyusunnya, atlas warna-warni ini bisa dikatakan sebagai atlas globalisasi, dan perusahaan-perusahaan multinasional yang di tahun 2000 berjumlah 63.312 "memang pelaku utama globalisasi". Butir ini bukan hal baru, sebagaimana mereka yang mencermati globalisasi telah berulang kali menunjuknya, dari Joseph Stiglitz sampai George Soros, dari Saskia Sassen sampai Susan George.
Pelaku utama
Argumen seperti itu bisa dibaca dengan panas, bisa pula dengan dingin. Bagi mereka yang membaca dengan panas, temuan itu biasanya segera dianggap sebagai simplifikasi serta cara "mengeroyok dan menuding korporasi". Biasanya juga disertai pendapat bahwa globalisasi adalah gejala kompleks; bisa ditambah pula dengan usul agar kompleksitas globalisasi didekati dengan Complexity Theory (bdk. esai Pitoyo Adhi, "Jantung Perkara Globalisasi", Kompas 27/1/04).
Pandangan itu mengagumkan, tetapi mengatakan globalisasi sebagai gejala kompleks dan perlu didekati dengan teori kompleksitas sama dengan mengatakan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Guru saya dulu bilang bahwa itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja kita mengerti revolusi teknologi merupakan penyangga globalisasi. Siapa penggeraknya? Para sufi? Bukan. Dalam bahasa Gabel dan Bruner, "Tanpa kemajuan teknologi yang menggerakkan globalisasi, perusahaan tidak akan bisa merentang seluas dunia; dan tanpa penggunaan agresif, pengembangan lanjut, serta pengerahan berbagai teknologi oleh perusahaan-perusahaan, globalisasi barangkali tidak akan terjadi, atau sekurangnya tidak berlangsung secepat seperti yang telah terjadi."
Bagi para penyimak perdebatan yang terus berlangsung dalam ilmu-ilmu manusia, argumen tentang teknologi sebagai penggerak merupakan argumen memikat. Akan tetapi, argumen itu pada akhirnya tidak bisa mengelak dari pertanyaan tentang pelaku (agency), yang dalam dunia manusia selalu melibatkan orang-orang konkret. Alternatifnya adalah menunjuk globalisasi sebagai labirin struktural yang kompleks, seolah-olah tidak punya pelaku dengan berbagai kadar keterlibatan dalam ke-pelaku-an itu.
Karena itu, meskipun tidak ada kaitannya, jangan heran bila menunjuk perusahaan-perusahaan transnasional sebagai pelaku utama globalisasi segera dianggap sebagai moralis. Sebabnya sederhana: teknologi tanpa agency memang tak punya masalah moral. Tetapi, itu juga tak pernah ada di mana pun di dunia manusia. Tentu, buru-buru berceloteh tentang moralitas sebelum mencermati fakta juga bukan keutamaan analisis.
Pertama, globalisasi adalah fakta dan kondisi sejarah, bukan barang seperti televisi Sony atau tas Gucci yang begitu saja bisa diterima atau ditolak. Justru, karena ia kondisi sejarah, perdebatan pro dan kontra adalah perdebatan yang mandul. Itu mirip dengan dua mahasiswi jurusan komputer yang berantem apakah mereka perlu terampil menjalankan program dasar komputer.
Kedua, globalisasi bukan gejala alami, seperti musim semi dan gempa bumi. Ia gejala yang muncul dari praktik dan pemikiran manusia, seberapa pun kompleks proses yang membentuknya. Pokok ini rupanya sentral karena menganggap globalisasi sebagai gejala alami yang membawa kita ke dalam perangkap determinisme alam yang kosong dari sebab-akibat manusia. Tentu, mengatakan bahwa globalisasi merupakan hasil praktik/gagasan manusia tidak berarti corak globalisasi dewasa ini mudah diubah atau dimodifikasi. Akan tetapi, fakta tentang sulitnya mengubah atau memodifikasi corak globalisasi tidak bisa dijadikan dasar untuk bilang globalisasi sebagai gejala alami.
Ketiga, seperti halnya gejala lain dalam hidup manusia, globalisasi juga mengandung ambivalensi. Sebagai contoh analog, pesawat telepon bisa dipakai Pinochet mempercepat pelenyapan para penentangnya, tetapi bisa juga dipakai para penentangnya mengorganisasikan diri. Ambivalensi tak akan pernah muncul apabila soalnya tidak dipahami sebagai sebab-akibat tindakan manusia. Tetapi, itu juga hanya mungkin bila globalisasi dipahami sebagai produk kinerja berbagai dorongan yang menggerakkan praktik dan pemikiran manusia, seperti hasrat inovasi, hasrat diakui, ambisi, kekuasaan, dan sebagainya. Lugasnya, suatu gejala bersifat ambivalen jika, dan hanya jika, gejala itu melibatkan manusia.
Keempat, ambivalensi globalisasi tidak akan lenyap. Sejarah ke depan akan ditandai semakin banyak ambivalensi. Dalam bahasa Paulo Coelho, penulis novel The Alchemist yang lucu itu, "that is our human condition". Salah satu kunci untuk memahami mengapa globalisasi berisi banyak ambivalensi adalah terlibatnya perkara kekuasaan.
Ambivalensi kekuasaan
Kita, generasi yang lahir dan dibesarkan di era Orde Baru (Orba), rupanya punya kebiasaan intelektual aneh tatkala membicarakan kekuasaan. Begitu mendengar kata "kekuasaan", kita sudah langsung melihatnya sebagai monster. Maklum, satu-satunya memori kita tentang kekuasaan adalah jenis kekuasaan Orba. Tidak heran, tatkala orang mengajukan fakta tentang globalisasi sebagai gejala perentangan kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional, kita buru-buru menganggapnya sebagai seorang yang mengeroyok dan menuding. Dalam republik analisis, itu merupakan satu bentuk keterpelesetan logika.
Pernyataan faktual adalah satu hal. Harus diapakan fakta itu adalah soal lain. Dan, di sinilah kita sampai pada kontroversi. Kita bisa berguru pada seluruh sejarah pemikiran dan pada akhirnya akan mendapati kesimpulan lugas bahwa dalam dunia manusia (bukan dunia jin), "setiap pembicaraan mengenai kekuasaan senantiasa melibatkan pembicaraan tentang akuntabilitas". Sebabnya sederhana: karena, tidak ada jaminan apa pun bahwa kinerja kekuasaan (yang senantiasa melibatkan pelaku-pelaku konkret) akan otomatis membawa "berkat" bagi begitu banyak orang yang ada dalam orbit kinerja kekuasaan itu. Artinya, kinerja kekuasaan itu bisa juga membawa "kutuk", entah sebagai hasil langsung atau pun sampingan. Sekali lagi, soal ambivalensi hadir kembali. Bukankah ambivalensi itu pula yang telah melahirkan salah satu genius sejarah, yaitu gagasan "demokrasi"?
Ambivalensi yang dibawa perusahaan-perusahaan global juga dengan mudah dapat ditunjuk. Meminjam Gabel dan Bruner, "Dalam motif pokoknya bagi maksimalisasi laba, perusahaan-perusahaan itu membawa dampak positif (pajak, inovasi teknologi, lapangan kerja, modal, dan sebagainya) dan negatif (adu domba pemerintah-pemerintah, korupsi, kesenjangan, degradasi ekologi, dan sebagainya)." Gabel dan Bruner tidak lagi memotret fakta statis, melainkan menunjuk implikasi etis. Apakah itu perlu? Andai saja globalisasi hanya melibatkan batu (berapa pun jumlahnya) dan bukan hidup manusia, tentulah hal itu tidak perlu!
Dalam karya klasiknya tentang transformasi bisnis dari bentuk perorangan ke sosok korporasi, Power without Property (1959), Adolf A Berle Jr sudah mengingatkan, "urusan akuntabilitas membuat gentar para pelaku bisnis". Mengapa gentar? Jawabnya lugas: karena, "apa yang dikira hanya urusan hak milik privat, ternyata sama sekali bukan sekadar urusan privat". Dengan ekspansi kekuasaan bisnis, Berle melanjutkan, "Proses publik dilakukan; otoritas yang sejajar dengan tanggung jawabnya telah tercipta; maka sebentuk tanggung jawab publik juga telah tercipta." Dan, Berle seperti mengantisipasi kondisi dewasa ini, "Kekuasaan itu telah terkonsentrasi tanpa proses perdebatan, tanpa kesetujuan publik, tanpa pertimbangan publik tentang apa yang akan terjadi."
Sebagaimana diajukan para ekonom mainstream, seperti Stiglitz, yang akhirnya tidak tahan untuk tidak mengajukan kritik terhadap corak globalisasi dewasa ini, pokok seperti di atas diajukan bukan karena mereka antiglobalisasi. Bukan pula lantaran mereka anti-perusahaan transnasional. Pokok itu muncul secara tidak-bisa-tidak dari refleksi atas implikasi kinerja kekuasaan, entah itu kekuasaan bisnis atau pun kekuasaan pemerintah. Kecuali kita ingin kembali ke zaman batu!
Itulah mengapa bahkan dalam sebuah atlas yang diharapkan bebas bias, Gabel dan Bruner menyimpulkan, "Mengingat dampak perusahaan-perusahaan multinasional yang sedemikian mendalam terhadap masyarakat dewasa ini lewat uang kampanye, pendiktean pengaruh, dan penyuapan secara langsung di berbagai kawasan dunia, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuasaan perusahaan-perusahaan besar itu dapat mengancam proses demokrasi."
Untuk membiarkan kecenderungan itu terjadi, tidaklah memerlukan genius apa pun. Untuk membuat kinerja kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional makin menjadi "berkat" bagi penduduk bumi, itu yang membutuhkan genius. Sampai sekarang tidak ada satu pun badan yang punya otoritas atas kinerja mereka.
Bukankah WTO adalah badan untuk itu? Sekali lagi, meminjam Gabel dan Bruner, WTO "justru melakukan regulasi pada pemerintah-pemerintah berkenaan dengan sikap terhadap perusahaan-perusahaan multinasional, tetapi belum ada satu pun instansi global yang mempunyai yurisdiksi atas kinerja perusahaan-perusahaan itu". Kompleks?
Suatu hari di bulan Desember 2003, ketika berada di sebuah kota di Jawa Tengah, saya mengajak keponakan saya yang duduk di kelas I SMU datang ke suatu universitas untuk mendengarkan ceramah tentang globalisasi. Ketika ia mendengar salah seorang pembicara bilang bahwa globalisasi adalah gejala yang lebih kompleks daripada yang dikira, ia berbisik ke telinga saya, "Om, kalau cuma bilang globalisasi itu kompleks, aku juga bisa!" Sambil mengelus kepalanya, dalam hati saya bilang kepada keponakan saya, "Iya, kita perlu klisé itu. Tetapi, jika kamu lalu menunjuk para pelakunya, mungkin kamu tidak akan disewa menjadi manajer Coca-Cola."
B Herry-Priyono Staf Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta
Atlas Globalisasi Oleh B Herry-Priyono
BAGI Anda yang letih menyaksikan absurditas Pemilihan Umum 2004, namun setia menyimak gejala mondial yang sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi-politik kita (dengan atau tanpa Pemilu 2004), sebuah atlas hasil penelitian The New Global History Initiative telah terbit. Judulnya, Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation (2003).
Seperti layaknya atlas, buku Medard Gabel (CEO Global Links Consulting) dan Henry Bruner (ahli geografi ekonomi) ini laksana teropong yang menyorot lanskap bola dunia yang dijelajahi nama-nama, seperti Toyota, ExxonMobil, Du Pont, Microsoft, Siemens, Citibank, dan sebagainya. Seperti ditulis para penyusunnya, atlas warna-warni ini bisa dikatakan sebagai atlas globalisasi, dan perusahaan-perusahaan multinasional yang di tahun 2000 berjumlah 63.312 "memang pelaku utama globalisasi". Butir ini bukan hal baru, sebagaimana mereka yang mencermati globalisasi telah berulang kali menunjuknya, dari Joseph Stiglitz sampai George Soros, dari Saskia Sassen sampai Susan George.
Pelaku utama
Argumen seperti itu bisa dibaca dengan panas, bisa pula dengan dingin. Bagi mereka yang membaca dengan panas, temuan itu biasanya segera dianggap sebagai simplifikasi serta cara "mengeroyok dan menuding korporasi". Biasanya juga disertai pendapat bahwa globalisasi adalah gejala kompleks; bisa ditambah pula dengan usul agar kompleksitas globalisasi didekati dengan Complexity Theory (bdk. esai Pitoyo Adhi, "Jantung Perkara Globalisasi", Kompas 27/1/04).
Pandangan itu mengagumkan, tetapi mengatakan globalisasi sebagai gejala kompleks dan perlu didekati dengan teori kompleksitas sama dengan mengatakan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Guru saya dulu bilang bahwa itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja kita mengerti revolusi teknologi merupakan penyangga globalisasi. Siapa penggeraknya? Para sufi? Bukan. Dalam bahasa Gabel dan Bruner, "Tanpa kemajuan teknologi yang menggerakkan globalisasi, perusahaan tidak akan bisa merentang seluas dunia; dan tanpa penggunaan agresif, pengembangan lanjut, serta pengerahan berbagai teknologi oleh perusahaan-perusahaan, globalisasi barangkali tidak akan terjadi, atau sekurangnya tidak berlangsung secepat seperti yang telah terjadi."
Bagi para penyimak perdebatan yang terus berlangsung dalam ilmu-ilmu manusia, argumen tentang teknologi sebagai penggerak merupakan argumen memikat. Akan tetapi, argumen itu pada akhirnya tidak bisa mengelak dari pertanyaan tentang pelaku (agency), yang dalam dunia manusia selalu melibatkan orang-orang konkret. Alternatifnya adalah menunjuk globalisasi sebagai labirin struktural yang kompleks, seolah-olah tidak punya pelaku dengan berbagai kadar keterlibatan dalam ke-pelaku-an itu.
Karena itu, meskipun tidak ada kaitannya, jangan heran bila menunjuk perusahaan-perusahaan transnasional sebagai pelaku utama globalisasi segera dianggap sebagai moralis. Sebabnya sederhana: teknologi tanpa agency memang tak punya masalah moral. Tetapi, itu juga tak pernah ada di mana pun di dunia manusia. Tentu, buru-buru berceloteh tentang moralitas sebelum mencermati fakta juga bukan keutamaan analisis.
Pertama, globalisasi adalah fakta dan kondisi sejarah, bukan barang seperti televisi Sony atau tas Gucci yang begitu saja bisa diterima atau ditolak. Justru, karena ia kondisi sejarah, perdebatan pro dan kontra adalah perdebatan yang mandul. Itu mirip dengan dua mahasiswi jurusan komputer yang berantem apakah mereka perlu terampil menjalankan program dasar komputer.
Kedua, globalisasi bukan gejala alami, seperti musim semi dan gempa bumi. Ia gejala yang muncul dari praktik dan pemikiran manusia, seberapa pun kompleks proses yang membentuknya. Pokok ini rupanya sentral karena menganggap globalisasi sebagai gejala alami yang membawa kita ke dalam perangkap determinisme alam yang kosong dari sebab-akibat manusia. Tentu, mengatakan bahwa globalisasi merupakan hasil praktik/gagasan manusia tidak berarti corak globalisasi dewasa ini mudah diubah atau dimodifikasi. Akan tetapi, fakta tentang sulitnya mengubah atau memodifikasi corak globalisasi tidak bisa dijadikan dasar untuk bilang globalisasi sebagai gejala alami.
Ketiga, seperti halnya gejala lain dalam hidup manusia, globalisasi juga mengandung ambivalensi. Sebagai contoh analog, pesawat telepon bisa dipakai Pinochet mempercepat pelenyapan para penentangnya, tetapi bisa juga dipakai para penentangnya mengorganisasikan diri. Ambivalensi tak akan pernah muncul apabila soalnya tidak dipahami sebagai sebab-akibat tindakan manusia. Tetapi, itu juga hanya mungkin bila globalisasi dipahami sebagai produk kinerja berbagai dorongan yang menggerakkan praktik dan pemikiran manusia, seperti hasrat inovasi, hasrat diakui, ambisi, kekuasaan, dan sebagainya. Lugasnya, suatu gejala bersifat ambivalen jika, dan hanya jika, gejala itu melibatkan manusia.
Keempat, ambivalensi globalisasi tidak akan lenyap. Sejarah ke depan akan ditandai semakin banyak ambivalensi. Dalam bahasa Paulo Coelho, penulis novel The Alchemist yang lucu itu, "that is our human condition". Salah satu kunci untuk memahami mengapa globalisasi berisi banyak ambivalensi adalah terlibatnya perkara kekuasaan.
Ambivalensi kekuasaan
Kita, generasi yang lahir dan dibesarkan di era Orde Baru (Orba), rupanya punya kebiasaan intelektual aneh tatkala membicarakan kekuasaan. Begitu mendengar kata "kekuasaan", kita sudah langsung melihatnya sebagai monster. Maklum, satu-satunya memori kita tentang kekuasaan adalah jenis kekuasaan Orba. Tidak heran, tatkala orang mengajukan fakta tentang globalisasi sebagai gejala perentangan kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional, kita buru-buru menganggapnya sebagai seorang yang mengeroyok dan menuding. Dalam republik analisis, itu merupakan satu bentuk keterpelesetan logika.
Pernyataan faktual adalah satu hal. Harus diapakan fakta itu adalah soal lain. Dan, di sinilah kita sampai pada kontroversi. Kita bisa berguru pada seluruh sejarah pemikiran dan pada akhirnya akan mendapati kesimpulan lugas bahwa dalam dunia manusia (bukan dunia jin), "setiap pembicaraan mengenai kekuasaan senantiasa melibatkan pembicaraan tentang akuntabilitas". Sebabnya sederhana: karena, tidak ada jaminan apa pun bahwa kinerja kekuasaan (yang senantiasa melibatkan pelaku-pelaku konkret) akan otomatis membawa "berkat" bagi begitu banyak orang yang ada dalam orbit kinerja kekuasaan itu. Artinya, kinerja kekuasaan itu bisa juga membawa "kutuk", entah sebagai hasil langsung atau pun sampingan. Sekali lagi, soal ambivalensi hadir kembali. Bukankah ambivalensi itu pula yang telah melahirkan salah satu genius sejarah, yaitu gagasan "demokrasi"?
Ambivalensi yang dibawa perusahaan-perusahaan global juga dengan mudah dapat ditunjuk. Meminjam Gabel dan Bruner, "Dalam motif pokoknya bagi maksimalisasi laba, perusahaan-perusahaan itu membawa dampak positif (pajak, inovasi teknologi, lapangan kerja, modal, dan sebagainya) dan negatif (adu domba pemerintah-pemerintah, korupsi, kesenjangan, degradasi ekologi, dan sebagainya)." Gabel dan Bruner tidak lagi memotret fakta statis, melainkan menunjuk implikasi etis. Apakah itu perlu? Andai saja globalisasi hanya melibatkan batu (berapa pun jumlahnya) dan bukan hidup manusia, tentulah hal itu tidak perlu!
Dalam karya klasiknya tentang transformasi bisnis dari bentuk perorangan ke sosok korporasi, Power without Property (1959), Adolf A Berle Jr sudah mengingatkan, "urusan akuntabilitas membuat gentar para pelaku bisnis". Mengapa gentar? Jawabnya lugas: karena, "apa yang dikira hanya urusan hak milik privat, ternyata sama sekali bukan sekadar urusan privat". Dengan ekspansi kekuasaan bisnis, Berle melanjutkan, "Proses publik dilakukan; otoritas yang sejajar dengan tanggung jawabnya telah tercipta; maka sebentuk tanggung jawab publik juga telah tercipta." Dan, Berle seperti mengantisipasi kondisi dewasa ini, "Kekuasaan itu telah terkonsentrasi tanpa proses perdebatan, tanpa kesetujuan publik, tanpa pertimbangan publik tentang apa yang akan terjadi."
Sebagaimana diajukan para ekonom mainstream, seperti Stiglitz, yang akhirnya tidak tahan untuk tidak mengajukan kritik terhadap corak globalisasi dewasa ini, pokok seperti di atas diajukan bukan karena mereka antiglobalisasi. Bukan pula lantaran mereka anti-perusahaan transnasional. Pokok itu muncul secara tidak-bisa-tidak dari refleksi atas implikasi kinerja kekuasaan, entah itu kekuasaan bisnis atau pun kekuasaan pemerintah. Kecuali kita ingin kembali ke zaman batu!
Itulah mengapa bahkan dalam sebuah atlas yang diharapkan bebas bias, Gabel dan Bruner menyimpulkan, "Mengingat dampak perusahaan-perusahaan multinasional yang sedemikian mendalam terhadap masyarakat dewasa ini lewat uang kampanye, pendiktean pengaruh, dan penyuapan secara langsung di berbagai kawasan dunia, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuasaan perusahaan-perusahaan besar itu dapat mengancam proses demokrasi."
Untuk membiarkan kecenderungan itu terjadi, tidaklah memerlukan genius apa pun. Untuk membuat kinerja kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional makin menjadi "berkat" bagi penduduk bumi, itu yang membutuhkan genius. Sampai sekarang tidak ada satu pun badan yang punya otoritas atas kinerja mereka.
Bukankah WTO adalah badan untuk itu? Sekali lagi, meminjam Gabel dan Bruner, WTO "justru melakukan regulasi pada pemerintah-pemerintah berkenaan dengan sikap terhadap perusahaan-perusahaan multinasional, tetapi belum ada satu pun instansi global yang mempunyai yurisdiksi atas kinerja perusahaan-perusahaan itu". Kompleks?
Suatu hari di bulan Desember 2003, ketika berada di sebuah kota di Jawa Tengah, saya mengajak keponakan saya yang duduk di kelas I SMU datang ke suatu universitas untuk mendengarkan ceramah tentang globalisasi. Ketika ia mendengar salah seorang pembicara bilang bahwa globalisasi adalah gejala yang lebih kompleks daripada yang dikira, ia berbisik ke telinga saya, "Om, kalau cuma bilang globalisasi itu kompleks, aku juga bisa!" Sambil mengelus kepalanya, dalam hati saya bilang kepada keponakan saya, "Iya, kita perlu klisé itu. Tetapi, jika kamu lalu menunjuk para pelakunya, mungkin kamu tidak akan disewa menjadi manajer Coca-Cola."
B Herry-Priyono Staf Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta
Globalisasi : Tidak Seburuk Mereka Duga
Globalisasi: Tidak Seburuk Mereka Duga
Oleh : Adi Harsono
Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia
November tahun lalu, saat berlangsungnya pertemuan tingkat tinggi WTO (World Trade Organization), kota Seatle di Amerika Barat hampir berubah menjadi Jakarta. Polisi anti huru hara terlihat di setiap sudut kota, aktivis LSM anti-globalisasi berdemontasi meneriakan slogan, peluru karet dan gas air mata ditembakkan, kaca-kaca toko dan rumah makan hancur, para demonstran lari kocar kacir, yang tidak mampu lari ditangkapi. Untuk dua hari itu, suasana kota Seatle tidak lebih baik dibandingkan keadaan di Jembatan Semanggi Jakarta pada masa pemerintahan Habibie.
Alasan para demonstran menentang globalisasi bermacam-macam, yang jelas mereka menuduh globalisasi tidak demokratis, merusak lingkungan, mengurangi pekerjaan, menimbulkan pengangguran dan menghambat kenaikan gaji. Perusahaan mulitnasional asing yang meruapakan ujung tombak implementasi globalisasi mereka anggap perampok dan secara umum merusak ekonomi nasional.
Seburuk itukah citra perusahaan multinasional asing dan globalisasi? Tunggu dulu, data-data hasil penelitian di beberapa negara yang dilakukan OECD baru-baru ini menceritakan hal lain (Tabel 1 dan 2), seperti dilaporkan majalah terkemuka The Economist. Data-data tersebut memberikan pandangan pertama kontribusi perusahaan-perusahaan asing terhadap ekonomi domestik nasional. Walaupun studi OECD tersebut dilakukan hanya terhadap negara-negara maju, tapi bukankah LSM yang paling kritis terhadap globalisasi di Seatle juga lebih banyak berasal dari LSM negara maju?
Tapi satu hal yang ditakuti oleh para anti-globalisasi yang mendapat pembenaran adalah bahwa perusahaan multinasional asing makin penting peranannya terhadap perkembangan ekonomi nasional suatu negara. Perusahaan multinasional asing memegang peranan besar dalam peningkatan produksi dan membuka lapangan pekerjaan baru di negara-negara OECD. Contohnya, dari data-data komparatif terakhir yang dapat dikumpulkan sampai dengan tahun 1996, perusahaan asing memghasilkan 15.8% dari total fabrikasi yang dihasilkan di Amerika (lihat tabel 1), atau naik dari 13.2% pada tahun 1989 dan dari 8.8% pada tahun 1985. Perusahaan asing menciptakan 11.4% lapangan pekerjaan fabrikasi, naik dari 10.8% pada tahun 1989. Inggris, Swedia dan Kanada menunjukkan kecenderungan yang sama. Yang paling menonjol di Irlandia, perusahaan asing menyumbang 66% dari total produksi dan 47% lapangan kerja.
Akan tetapi perusahaan multinasional asing tidak selalu dominan di semua negara,di Jerman dan Prancis misalnya mereka memberikan kontribusi yang hampir sama dengan perusahaan domestik nasional. Di Jepang, kekuatan ekonomi ke dua didunia, perusahaan asing masih sangat sedikit dan mereka hanya mempekerjakan 0.8% dari jumlah total lapangan kerja di Jepang. Burukkah bila perusahaan asing memegang peranan penting dalam ekonomi nasional ? Kenyataanya tidak demikian. Bukti pertama, dalam soal gaji, perusahaan asing membayar pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional. Di Amerika misalnya, perusahaan asing membayar 4% lebih tinggi pada tahun 1989 dan 6% lebih tinggi pada tahun 1996 dibandinngkan perusahaan domestik (lihat Tabel 2).
Bukti ke dua, perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis. Di Amerika, jumlah lapangan kerja yang diciptakan perusahaan asing mencapai 1.4% per tahun dari 1989 s/d 1996, bandingkan dengan 0.8% yang diciptakan oleh perusahaan domestik. Di Inggris dan Perancis, lapangan kerja di perusahaan asing naik 1.7% per tahun, sebaliknya lapangan kerja di perusahaan domestik malah menyusut 2.7%. Hanya di Jeman dan Belanda, perusahaan asing tidak banyak beda dengan perusahaan domestik.
Bukti ke tiga, perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang Pendidikan, Pelatihann dan di bidang Penelitian (R&D) di negara di mana mereka menanamkan investasinya. Jumlahnya mencapai 12% dari total pengeluaran R&D di Amerika. Di Perancis 19% dan mencapai 40% di Inggris. Bukti ke empat, perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik. Tahun 1996, perusahaan asing di Irlandia mengekspor 89% dari produksinya, bandingkan dengan 34% yang dilakukan perusahaan domestik. Di Belanda perbandingannya adalah 64% dan 37%, Perancis 35.2% dan 33.6%, dan Jepang 13.1% dan 10.6%. Tapi keadaannya terbalik di Amreika, perusahaan domestik nasional mengekspor 15.3% dari total produksi mereka, sedangkan asing hanya 10.7%. Negara-negara miskin OECD menerima berkah lebih besar dari adanya investasi asing . Ambil contoh negara Turki, gaji pekerja perusahaan asing adalah 124% di atas rata-rata domestik nasional. Jumlah pekerja juga meningkat 11.5% per tahun dibandingkan dengan 0.6% rata-rata domestik.
Walaupun data-data di Indonesia tidak tersedia, semua tahu bahwa kontribusi modal asing dan keberadaan perusahaan asing di Indoensia terhadap perkembangan ekonomi Indonesia sangat besar, bahkan pada masa krisis moneterpun. Ambil contoh di bidang industri migas. Sejauh ini perusahaan asing hanya diberikan kesempatan untuk investasi langsung di industri hulu dalam bentuk PSC. Hasilnya sangat nyata, produksi minyak dan gas bumi dari lapangan yang dikelola langsung oleh perushaan asing atau yang berbentuk joint venture terus meningkat, sedangkan produksi minyak perusahaan nasional Pertamina sendiri malah menurun. Jumlah pegawai perusahaan asing PSC dan perusahaan jasa penunjang asing terus meningkat. Gaji dan fasilitas yang diberikan juga lebih baik dibandingkan gaji rata-rata pekarja perusahaan nasionalb. Beberapa perusahaan asing industri migas bahkan menjadikan Indoensia sebagai kantor pusat dan mulai meningkatkan investasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian, contoh perusahaan-perusahaan asing yang giat melakukannya adalah kelompok usaha asing multinasional Unocal, Caltex dan Schlumberger.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perusahaan asing di samping menanam modal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, secara tidak langsung mereka juga membawa pengetahuan manajemen dan etika busines yang lebih profesional. Tuduhan bahwa globalisasi dan masuknya perusahaan multinasional asing merusak lingkungan juga tidak selalu benar. Ambil contoh pengelolaan hutan Indonesia yang selama 34 tahun dilindungi pemerintah dan hak kelola sumber daya hutan hanya diberikan kepada perusahaan domestik, ternyata malah merusak hutan dan lingkungan karena berbagai alasan, misalnya manajemen yang tidak profesional dan kasus-kasus KKN yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Di lain pihak industri migas yang sudah lama mengalami 'globalisasi' malah tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berarti.
Dengan fakta-fakta di atas, masih perlukah meragukan peranan perusahaan multinasional asing dan manfaat globalisasi? Mungkin para aktivis anti-globalisasi dan anti-asing perlu mengadakan penelitan mendalam sebelum turun ke jalan. Ataukah aksi mereka di Seatle hanya sekedar cari muka?
Oleh : Adi Harsono
Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia
November tahun lalu, saat berlangsungnya pertemuan tingkat tinggi WTO (World Trade Organization), kota Seatle di Amerika Barat hampir berubah menjadi Jakarta. Polisi anti huru hara terlihat di setiap sudut kota, aktivis LSM anti-globalisasi berdemontasi meneriakan slogan, peluru karet dan gas air mata ditembakkan, kaca-kaca toko dan rumah makan hancur, para demonstran lari kocar kacir, yang tidak mampu lari ditangkapi. Untuk dua hari itu, suasana kota Seatle tidak lebih baik dibandingkan keadaan di Jembatan Semanggi Jakarta pada masa pemerintahan Habibie.
Alasan para demonstran menentang globalisasi bermacam-macam, yang jelas mereka menuduh globalisasi tidak demokratis, merusak lingkungan, mengurangi pekerjaan, menimbulkan pengangguran dan menghambat kenaikan gaji. Perusahaan mulitnasional asing yang meruapakan ujung tombak implementasi globalisasi mereka anggap perampok dan secara umum merusak ekonomi nasional.
Seburuk itukah citra perusahaan multinasional asing dan globalisasi? Tunggu dulu, data-data hasil penelitian di beberapa negara yang dilakukan OECD baru-baru ini menceritakan hal lain (Tabel 1 dan 2), seperti dilaporkan majalah terkemuka The Economist. Data-data tersebut memberikan pandangan pertama kontribusi perusahaan-perusahaan asing terhadap ekonomi domestik nasional. Walaupun studi OECD tersebut dilakukan hanya terhadap negara-negara maju, tapi bukankah LSM yang paling kritis terhadap globalisasi di Seatle juga lebih banyak berasal dari LSM negara maju?
Tapi satu hal yang ditakuti oleh para anti-globalisasi yang mendapat pembenaran adalah bahwa perusahaan multinasional asing makin penting peranannya terhadap perkembangan ekonomi nasional suatu negara. Perusahaan multinasional asing memegang peranan besar dalam peningkatan produksi dan membuka lapangan pekerjaan baru di negara-negara OECD. Contohnya, dari data-data komparatif terakhir yang dapat dikumpulkan sampai dengan tahun 1996, perusahaan asing memghasilkan 15.8% dari total fabrikasi yang dihasilkan di Amerika (lihat tabel 1), atau naik dari 13.2% pada tahun 1989 dan dari 8.8% pada tahun 1985. Perusahaan asing menciptakan 11.4% lapangan pekerjaan fabrikasi, naik dari 10.8% pada tahun 1989. Inggris, Swedia dan Kanada menunjukkan kecenderungan yang sama. Yang paling menonjol di Irlandia, perusahaan asing menyumbang 66% dari total produksi dan 47% lapangan kerja.
Akan tetapi perusahaan multinasional asing tidak selalu dominan di semua negara,di Jerman dan Prancis misalnya mereka memberikan kontribusi yang hampir sama dengan perusahaan domestik nasional. Di Jepang, kekuatan ekonomi ke dua didunia, perusahaan asing masih sangat sedikit dan mereka hanya mempekerjakan 0.8% dari jumlah total lapangan kerja di Jepang. Burukkah bila perusahaan asing memegang peranan penting dalam ekonomi nasional ? Kenyataanya tidak demikian. Bukti pertama, dalam soal gaji, perusahaan asing membayar pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional. Di Amerika misalnya, perusahaan asing membayar 4% lebih tinggi pada tahun 1989 dan 6% lebih tinggi pada tahun 1996 dibandinngkan perusahaan domestik (lihat Tabel 2).
Bukti ke dua, perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis. Di Amerika, jumlah lapangan kerja yang diciptakan perusahaan asing mencapai 1.4% per tahun dari 1989 s/d 1996, bandingkan dengan 0.8% yang diciptakan oleh perusahaan domestik. Di Inggris dan Perancis, lapangan kerja di perusahaan asing naik 1.7% per tahun, sebaliknya lapangan kerja di perusahaan domestik malah menyusut 2.7%. Hanya di Jeman dan Belanda, perusahaan asing tidak banyak beda dengan perusahaan domestik.
Bukti ke tiga, perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang Pendidikan, Pelatihann dan di bidang Penelitian (R&D) di negara di mana mereka menanamkan investasinya. Jumlahnya mencapai 12% dari total pengeluaran R&D di Amerika. Di Perancis 19% dan mencapai 40% di Inggris. Bukti ke empat, perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik. Tahun 1996, perusahaan asing di Irlandia mengekspor 89% dari produksinya, bandingkan dengan 34% yang dilakukan perusahaan domestik. Di Belanda perbandingannya adalah 64% dan 37%, Perancis 35.2% dan 33.6%, dan Jepang 13.1% dan 10.6%. Tapi keadaannya terbalik di Amreika, perusahaan domestik nasional mengekspor 15.3% dari total produksi mereka, sedangkan asing hanya 10.7%. Negara-negara miskin OECD menerima berkah lebih besar dari adanya investasi asing . Ambil contoh negara Turki, gaji pekerja perusahaan asing adalah 124% di atas rata-rata domestik nasional. Jumlah pekerja juga meningkat 11.5% per tahun dibandingkan dengan 0.6% rata-rata domestik.
Walaupun data-data di Indonesia tidak tersedia, semua tahu bahwa kontribusi modal asing dan keberadaan perusahaan asing di Indoensia terhadap perkembangan ekonomi Indonesia sangat besar, bahkan pada masa krisis moneterpun. Ambil contoh di bidang industri migas. Sejauh ini perusahaan asing hanya diberikan kesempatan untuk investasi langsung di industri hulu dalam bentuk PSC. Hasilnya sangat nyata, produksi minyak dan gas bumi dari lapangan yang dikelola langsung oleh perushaan asing atau yang berbentuk joint venture terus meningkat, sedangkan produksi minyak perusahaan nasional Pertamina sendiri malah menurun. Jumlah pegawai perusahaan asing PSC dan perusahaan jasa penunjang asing terus meningkat. Gaji dan fasilitas yang diberikan juga lebih baik dibandingkan gaji rata-rata pekarja perusahaan nasionalb. Beberapa perusahaan asing industri migas bahkan menjadikan Indoensia sebagai kantor pusat dan mulai meningkatkan investasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian, contoh perusahaan-perusahaan asing yang giat melakukannya adalah kelompok usaha asing multinasional Unocal, Caltex dan Schlumberger.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perusahaan asing di samping menanam modal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, secara tidak langsung mereka juga membawa pengetahuan manajemen dan etika busines yang lebih profesional. Tuduhan bahwa globalisasi dan masuknya perusahaan multinasional asing merusak lingkungan juga tidak selalu benar. Ambil contoh pengelolaan hutan Indonesia yang selama 34 tahun dilindungi pemerintah dan hak kelola sumber daya hutan hanya diberikan kepada perusahaan domestik, ternyata malah merusak hutan dan lingkungan karena berbagai alasan, misalnya manajemen yang tidak profesional dan kasus-kasus KKN yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Di lain pihak industri migas yang sudah lama mengalami 'globalisasi' malah tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berarti.
Dengan fakta-fakta di atas, masih perlukah meragukan peranan perusahaan multinasional asing dan manfaat globalisasi? Mungkin para aktivis anti-globalisasi dan anti-asing perlu mengadakan penelitan mendalam sebelum turun ke jalan. Ataukah aksi mereka di Seatle hanya sekedar cari muka?
Joseph S. Nye
Lihat Kembali, Globalisasi Bukanlah Petaka Bagi Kaum Miskin
Oleh: Joseph S. Nye
13 April 2000
International Herald Tribune
Cambridge, Massachusetts- Para demonstran bergerombol menuju Washington untuk memprotes International Monetery Found dan World Bank. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah petaka bagi kaum miskin. Apakah kenyataan ini benar? Atau apakah sebenarnya globalisasi menolong negara-negara miskin dalam meningkatkan standar kehidupan mereka?
Program UNDP (United Nation Divelopment Program) melaporkan bahwa 55 negara miskin telah kehilangan kesempatan/ kandas dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi globalisasi bukanlah sesuatu yang selalu disalahkan. Kebanyakan negara-negara miskin mengalami kelaparan karena kesalahan domestik, korupsi dan kebijakan ekonomi yang tidak tepat.
Bertambahnya saling keterkaitan antar benua menggambarkan perubahan dimana biaya transportasi dan komunikasi dapat dikurangi secara dramatis. Banyak negara mencoba menutup diri mereka sendiri dari pengaruh negara lain, dan jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan kehilangan kentungan yang besar dari ekonomi global.
Korea Selatan, Malaysia dan Thailand adalah contoh negara yang memamfaatkan globalisasi untuk keuntungan mereka. Pada tahun 1960, Ghana dan Korea Selatan mempunyai pendapatan perkapita yang sama. Saat ini Korea Selatan mempunyai pendapatan perkapita lebih besar 30 kali lipat daripada Ghana. Dengan kata lain, negara yang sama miskin tidak hanya menjadi lebih kaya, mereka juga telah mengurangi jurang pemisah antara diri mereka sendiri dengan negara-negara yang paling kaya.
Apa kira-kira pendapat masyarakat miskin dari negara-negara miskin? Martin Khor, direktur Malaysia’s Third World Network, menyatakan bahwa “teknologi komunikasi informasi akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar, firma-firma keuangan, dan individu-individu yang punya modal, yang akhirnya menambah jurang pendapatan antara kaum kaya dan kaum miskin.
Kemiskinan turun secara bersamaan dan ketimpangan yang meningkat. Di Cina, ratusan ribu pekerja telah menaikkan standar kehidupan mereka sejak negara membuka diri terhadap ekonomi global pada tahun 1978. Ratusan ribu petani di daerah pinggiran telah ketinggalan di belakang dalam kemiskinan. Walaupun kemakmuran meningkat bukan berarti disebabkan oleh globalisasi dan globalisasi adalah penyebag ketimpangan itu..
Walaupun demikian, adalah penting untuk lebih memperhatikan ketertinggalan ini bukan hanya bagi alasan-alasan kemanusian. Arus migrasi yang deras dari daerah pinggiran ke kota menimbulkan masalah-masalah sosial yang besar. Ketidaksetaraan yang mencolok di era informasi dapat menyebabkan timbulnya hambatan politik yang besar. Dan kesempatan untuk membangun kemanusian menjadi sia-sia.
Untunglah, beberapa perubahan teknologi dapat mempunyai pengaruh besar dalam menolong masyarakat pedesaan untuk menyusul ketertinggalan. Iqbal Quadir, pendiri dari Grameephone di Bangladesh, telah memberikan gambaran bagaimana pinjaman kecil telah menolong perempuan desa terpencil untuk membeli telepon genggam yang menghubungkan desa dengan dunia yang luas yang memberikan kesempatan yang lebih besar lewat jaringan telepon.
Perempuan usahawan ini menjual pelayanan telepon dengan murah terhadap tetangganya, melunasi hutang mereka dan suami-suami mereka mulai memberikan sekedar teh pada pelanggan yang antri. Seperti Mr. Quadir menyebutnya, bukan “digital divide,” melainkan teknologi informasi akan memproduksi “digital dividend”.
Ayasi Makatiani, chief eksekutive Afrika Online, telah mencatat bahwa banyak usahawan kecil dengan layanan komputer modern menyediakan jasa bagi desa-desa di Kenya dan negara-negara Afrika yang lain. Biaya operasional dan komunikasi terus turun secara dramatis tiap tahun. Teknologi yang menggunakan suara memungkinkan orang untuk menggunakan komputer tanpa menulis dan memungkinkan orang-orang yang buta huruf untuk berpartisipasi.
Di India, industri teknologi informasi telah meningkat tajam sebagai akibat dari globalisasi. Imigran Indian yang memainkan peranan utama dalam California’s Silicon Valley tetap memberikan konstribusinya pada India. Seperti ekspatriat Taiwan sebelum gelombang India itu, kebanyakan dari mereka kembali ke negara asal mereka dan memulai mendirikan perusahaan baru amat mengembangkan transformasi ekonomi.
Dan keuntungannya dapat menyebar melampaui bentuk-bentuk lapangan kerja baru. Rajendra Pawar, chairman perusahaan informasi India, menggambarkan bagaimana cepatnya anak-anak yang buta huruf di perkampungan miskin dan kotor mampu menggunakan alat-alat teknologi digital untuk menggunakan teknologi manipulasi gambar di kios-kios umum. Membuat keingintahuan mereka terjawab melalui sarana tersebut dapat menolong mereka dalam menemukan kembali kesempatan pendidikan yang pernah hilang.
Teknologi informasi dan investasi internasional tidak akan pernah lepas dari dunia kemiskinan, tetapi teknologi informasi dan investasi akan menolong dalam mengurangi kemiskinan, ketika keduanya dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah yang sehat dan pertolongan dari lembaga-lembaga donor seperti World Bank dan International Monetay Fund. Dengan pemimpin yang bertanggungjawab dan imaginasi yang kreatif dan sehat, globalisasi dapat menolong kaum miskin dalam mencapai standar kehidupan yang telah di nikmati sebagian besar negara-negara industri sejak lama.
Penulis adalah dekan Kennedy School of Government di Harvard University. Artikel ini dimuat di International Herarld Tribune.
Kita, Dunia dan Globalisasi:
Menelisik Pemikiran Joseph S. Nye
Kata Kunci
Globalisasi, Globalisme, Hard Power-Soft Power, Globalisme Ekonomi, Globalisme Militer, Globalisme Lingkungan, Globalisme Sosial dan Budaya dan Kebijakan Luar Negeri.
Abstrak
Bagaimana menghadapi globalisasi? Inilah pernyaan yang ingin dijawab oleh Joseph S. Nye. Dengan keahliannya dibidang political science, ia sangat concern pada masalah world order, etika politik, perdamaian dan keamanan dunia, senjata nuklir dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konteks dunia yang tunggang langgangl. Sama halnya dengan Anthony Gidden, pemikiran Nye melampaui krangka berpikir yang dipakai kaum Kiri dan Kanan. Ia seorang pemikir yang beraliran Glastonian liberal yang merasa optomis dalam menghadapi globalisasi. Menurutnya, globalisasi merupakan keniscayaan zaman yang tidak bisa dihindari dan hanya sekedar diratapi, tetapi harus memanfaatkan demi kesejahtraan manusia
Riwayat hidup singkat
Josephh S. Nye menyelesaikan pendidikan S1 Princeton University dengan nilai kelulusan summa cum laude tahun 1958, pasca sarjana di Oxford University pada Rhodes Scholarship dan mendapat gelar Ph.D. di bidang political science dari Harvard University. Pada tahun 1964 Nye bergabung dengan Harvard University sebagai Director of the Center for International Affairs and Associate Dean of Arts and Sciences dan mengajar salah satu kursus kurikulum inti. Sejak bulan Desember 1995 sampai sekarang ia menjadi dekan Fakultas the Kennedy School. Sebelum menjadi dekan, ia sempat menjabat sebagai Sekretaris Asisten Pertahanan di Departemen Keamanan Internasional. Dari tahun 1977-1979, Nye menjabat sebagai Deputy to the Undersecretary of State for Security Assistance, Science, and Technology dan mengepalai National Security Council Group on Nonproliferation of Nuclear Weapons.
Sampai sekarang, selain aktif menulis buku, nye juga banyak mengedit buku, menulis artikel diberbagai majalah dan koran internasional. Buku yang telah diterbitkan diantaranya: The Paradox of American Power (2002), Understanding International Conflicts, 4th ed.(2002), and Power and Interdependence, 3d ed. (2000) dan artikelnya sering dipublikasikan di The New York Times, The Washington Post, The International Herald Tribune, The Wall Street Journal, and The Financial Times. Selain itu, ia sering muncul di televisi ABC’s Nightline dan Good Morning America, CNN’s Larry King Live, CBS’s Evening News, dan The PBS News Hour with Jim Lehrer, juga di televisi Australia, Inggris, Francis, Swiss, Jepang, and Korean.
Globalisasi: Kemalangan atau Keberuntungan?
Kata Globalisasi’ muncul sebagai kata yang menggelegar pada tahun 1970-an. Ini menimbulkan perdebatan seputar apakah benar ada fenomena baru yang dinamai ‘globalisasi’. Kata yang sering digunakan untuk menunjukan dunia yang sedang berubah cepat dan terus bertambah. Dalam artikelnya globalization: what's new? what's not? (and so what?) yang di publikasikan di Foreign Policy pada musim semi 2000 dan digarap bersama dengan Robert O. Keohane, Nye dan Keohane tidak membenarkan terhadap pemahaman di atas, tetapi ia juga tidak sepenuhnya menyalahkan. Globalisasi bukan hanya sekedar sesuatu yang bertambah tetapi lebih dari itu. Menurut keduanya Globalisasi adalah keadaan yang bisa bertambah dan berkurang tentang dunia yang saling berkaitan dalam jarak multi kontinental. Keterkaitan ini terjadi karena adanya perkembangan dan pengaruh modal, barang, informasi dan ide, manusia dan kekuatan.
Globalisasi merupakan fenomena multi dimensional bukan hanya dimensi ekonomi. Menurut Nye dan Keohane, dimensi globalisasi secara garis besar ada empat dimensi penting:
q Globalisasi ekonomi yang merujuk pada perkembangan modal, barang yang cepat dalam jarak yang sangat luas yang disertai dengan informasi dan persepsi perubahan ekonomi.
q Globalisasi militer yang merujuk pada hubungan saling keterkaitan tentang kekuatan, ancaman keamanan. Contohnya perlombaan senjata nuklir dan terorisme.
q Globalisasi lingkungan yang merujuk pada pemeliharaan terhadap kerusakan lingkungan dan efek kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia
q Globalisme sosial dan cultural yang merujuk pada penyebaran ide, informasi, image, dan orang.
Selain itu terjadi antara pendukung dan penentang globalisisi seputar efek yang ditimbulkan globalisasi. Para penentang ini sangat jelas terlihat ketika mereka berdemonstrasi untuk menghalangi konsfrensi tinggi G7 atau pertemuan lembaga donor seperti Word Bank dan IMF. Mereka menentang globalisasi dengan alasan bahwa globalisasi sangat berbahaya dan merugikan negara-negara lemah dan menguntungkan negara kuat, sehingga hanya menciptakan jurang yang sangat lebar antara negara kaya dan miskin. Joseph S. Nye merupakan salah satu wakil pendukung globalisasi. Dalam arktikelnya di The International Herald Tribune, Nye menjelaskan dengan cerdas bahwa globalisasi bukan menyengsarakan masyarakat miskin, tetapi justru menguntungkan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan modal internasional, manusia bisa mendapatkan keuntungan besar. Argumennya ini dikuatkan oleh beberapa hasil penelitian di beberapa negara. Misalnya perbandingan antara Korea Selatan dengan Ghana. Pada tahun 1960-an kedua negara tersebut mempunyai pendapatan perkapita yang sama, tetapi sekarang Korea Selatan lebih mampu memanfaatkan globalisasi. Sehingga lebih kaya 30 kali lipat dibanding Ghana dan dapat menghilangkan ketimpangan tingkat kesejahteraannya, dapat mengirit ongkos dan mempermudah informasi dengan negara-negara industri yang telah lama maju
Soft Power-Hard Power: Sebuah Alternatif
Serangan 11 September 2001 merupakan tragedi yang sangat memalukan negara Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dunia. Tragedi menjadi sebuah tanda tanya besar bagi pemerintahan Amerika tentang sistem keamanan dan kebijakan luar negeri di era globalisasi. Dalam Propaganda Isn't the Way: Soft Power yang di publikasikan di The International Herald Tribune, Nye menjelaskan bahwa kebijakan tentang keamanan dan luar negeri tidak bisa hanya di dasarkan pada hard power tetapi juga soft power. Penjelasannya ini sekaligus menjawab Menteri Pertahanan Amerika, Donald Rumsfeld yang merasa frustasi tentang kebijakan luar negeri Amerika yang tidak sistematis dalam membentuk opini masyarakat dunia.
Menurut Nye, soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh kita dengan mengajak dan menarik simpati orang lain, sehingga orang lain bisa sama-sama mewujudkan keinginan kita. Dengan kata lain, soft power adalah kekuatan budaya, diplomasi, kerjasama dan kebudayaan. Sedangkan hard power merupakan kekuatan yang medasarkan pada kekuatan militer dan ekonomi. Nye mengkritik keras kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika yang di pimpin George W. Bush yang hanya mengandalkan hard power. Menurutnya, Amerika harus berkaca pada pengalaman sejarah kerajaan Romawi yang runtuh karena hanya mengandalkan hard power. Nye mewanti-wanti bahwa image Amerika di mata dunia imbang antara yang merasa bangga dan benci. Kerenanya program kebudayaan, pendidikan, dan soft power lainnya harus diperkuat. Argumennya ini diperkuat dengan merujuk nasehat mantan presiden Amerika Roosevelt's yang mengatakan ‘now that we Americans have a big stick, we should learn to speak softly’.
Jakarta, 19 Agustus 2003
By: drie
Oleh: Joseph S. Nye
13 April 2000
International Herald Tribune
Cambridge, Massachusetts- Para demonstran bergerombol menuju Washington untuk memprotes International Monetery Found dan World Bank. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah petaka bagi kaum miskin. Apakah kenyataan ini benar? Atau apakah sebenarnya globalisasi menolong negara-negara miskin dalam meningkatkan standar kehidupan mereka?
Program UNDP (United Nation Divelopment Program) melaporkan bahwa 55 negara miskin telah kehilangan kesempatan/ kandas dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi globalisasi bukanlah sesuatu yang selalu disalahkan. Kebanyakan negara-negara miskin mengalami kelaparan karena kesalahan domestik, korupsi dan kebijakan ekonomi yang tidak tepat.
Bertambahnya saling keterkaitan antar benua menggambarkan perubahan dimana biaya transportasi dan komunikasi dapat dikurangi secara dramatis. Banyak negara mencoba menutup diri mereka sendiri dari pengaruh negara lain, dan jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan kehilangan kentungan yang besar dari ekonomi global.
Korea Selatan, Malaysia dan Thailand adalah contoh negara yang memamfaatkan globalisasi untuk keuntungan mereka. Pada tahun 1960, Ghana dan Korea Selatan mempunyai pendapatan perkapita yang sama. Saat ini Korea Selatan mempunyai pendapatan perkapita lebih besar 30 kali lipat daripada Ghana. Dengan kata lain, negara yang sama miskin tidak hanya menjadi lebih kaya, mereka juga telah mengurangi jurang pemisah antara diri mereka sendiri dengan negara-negara yang paling kaya.
Apa kira-kira pendapat masyarakat miskin dari negara-negara miskin? Martin Khor, direktur Malaysia’s Third World Network, menyatakan bahwa “teknologi komunikasi informasi akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar, firma-firma keuangan, dan individu-individu yang punya modal, yang akhirnya menambah jurang pendapatan antara kaum kaya dan kaum miskin.
Kemiskinan turun secara bersamaan dan ketimpangan yang meningkat. Di Cina, ratusan ribu pekerja telah menaikkan standar kehidupan mereka sejak negara membuka diri terhadap ekonomi global pada tahun 1978. Ratusan ribu petani di daerah pinggiran telah ketinggalan di belakang dalam kemiskinan. Walaupun kemakmuran meningkat bukan berarti disebabkan oleh globalisasi dan globalisasi adalah penyebag ketimpangan itu..
Walaupun demikian, adalah penting untuk lebih memperhatikan ketertinggalan ini bukan hanya bagi alasan-alasan kemanusian. Arus migrasi yang deras dari daerah pinggiran ke kota menimbulkan masalah-masalah sosial yang besar. Ketidaksetaraan yang mencolok di era informasi dapat menyebabkan timbulnya hambatan politik yang besar. Dan kesempatan untuk membangun kemanusian menjadi sia-sia.
Untunglah, beberapa perubahan teknologi dapat mempunyai pengaruh besar dalam menolong masyarakat pedesaan untuk menyusul ketertinggalan. Iqbal Quadir, pendiri dari Grameephone di Bangladesh, telah memberikan gambaran bagaimana pinjaman kecil telah menolong perempuan desa terpencil untuk membeli telepon genggam yang menghubungkan desa dengan dunia yang luas yang memberikan kesempatan yang lebih besar lewat jaringan telepon.
Perempuan usahawan ini menjual pelayanan telepon dengan murah terhadap tetangganya, melunasi hutang mereka dan suami-suami mereka mulai memberikan sekedar teh pada pelanggan yang antri. Seperti Mr. Quadir menyebutnya, bukan “digital divide,” melainkan teknologi informasi akan memproduksi “digital dividend”.
Ayasi Makatiani, chief eksekutive Afrika Online, telah mencatat bahwa banyak usahawan kecil dengan layanan komputer modern menyediakan jasa bagi desa-desa di Kenya dan negara-negara Afrika yang lain. Biaya operasional dan komunikasi terus turun secara dramatis tiap tahun. Teknologi yang menggunakan suara memungkinkan orang untuk menggunakan komputer tanpa menulis dan memungkinkan orang-orang yang buta huruf untuk berpartisipasi.
Di India, industri teknologi informasi telah meningkat tajam sebagai akibat dari globalisasi. Imigran Indian yang memainkan peranan utama dalam California’s Silicon Valley tetap memberikan konstribusinya pada India. Seperti ekspatriat Taiwan sebelum gelombang India itu, kebanyakan dari mereka kembali ke negara asal mereka dan memulai mendirikan perusahaan baru amat mengembangkan transformasi ekonomi.
Dan keuntungannya dapat menyebar melampaui bentuk-bentuk lapangan kerja baru. Rajendra Pawar, chairman perusahaan informasi India, menggambarkan bagaimana cepatnya anak-anak yang buta huruf di perkampungan miskin dan kotor mampu menggunakan alat-alat teknologi digital untuk menggunakan teknologi manipulasi gambar di kios-kios umum. Membuat keingintahuan mereka terjawab melalui sarana tersebut dapat menolong mereka dalam menemukan kembali kesempatan pendidikan yang pernah hilang.
Teknologi informasi dan investasi internasional tidak akan pernah lepas dari dunia kemiskinan, tetapi teknologi informasi dan investasi akan menolong dalam mengurangi kemiskinan, ketika keduanya dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah yang sehat dan pertolongan dari lembaga-lembaga donor seperti World Bank dan International Monetay Fund. Dengan pemimpin yang bertanggungjawab dan imaginasi yang kreatif dan sehat, globalisasi dapat menolong kaum miskin dalam mencapai standar kehidupan yang telah di nikmati sebagian besar negara-negara industri sejak lama.
Penulis adalah dekan Kennedy School of Government di Harvard University. Artikel ini dimuat di International Herarld Tribune.
Kita, Dunia dan Globalisasi:
Menelisik Pemikiran Joseph S. Nye
Kata Kunci
Globalisasi, Globalisme, Hard Power-Soft Power, Globalisme Ekonomi, Globalisme Militer, Globalisme Lingkungan, Globalisme Sosial dan Budaya dan Kebijakan Luar Negeri.
Abstrak
Bagaimana menghadapi globalisasi? Inilah pernyaan yang ingin dijawab oleh Joseph S. Nye. Dengan keahliannya dibidang political science, ia sangat concern pada masalah world order, etika politik, perdamaian dan keamanan dunia, senjata nuklir dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konteks dunia yang tunggang langgangl. Sama halnya dengan Anthony Gidden, pemikiran Nye melampaui krangka berpikir yang dipakai kaum Kiri dan Kanan. Ia seorang pemikir yang beraliran Glastonian liberal yang merasa optomis dalam menghadapi globalisasi. Menurutnya, globalisasi merupakan keniscayaan zaman yang tidak bisa dihindari dan hanya sekedar diratapi, tetapi harus memanfaatkan demi kesejahtraan manusia
Riwayat hidup singkat
Josephh S. Nye menyelesaikan pendidikan S1 Princeton University dengan nilai kelulusan summa cum laude tahun 1958, pasca sarjana di Oxford University pada Rhodes Scholarship dan mendapat gelar Ph.D. di bidang political science dari Harvard University. Pada tahun 1964 Nye bergabung dengan Harvard University sebagai Director of the Center for International Affairs and Associate Dean of Arts and Sciences dan mengajar salah satu kursus kurikulum inti. Sejak bulan Desember 1995 sampai sekarang ia menjadi dekan Fakultas the Kennedy School. Sebelum menjadi dekan, ia sempat menjabat sebagai Sekretaris Asisten Pertahanan di Departemen Keamanan Internasional. Dari tahun 1977-1979, Nye menjabat sebagai Deputy to the Undersecretary of State for Security Assistance, Science, and Technology dan mengepalai National Security Council Group on Nonproliferation of Nuclear Weapons.
Sampai sekarang, selain aktif menulis buku, nye juga banyak mengedit buku, menulis artikel diberbagai majalah dan koran internasional. Buku yang telah diterbitkan diantaranya: The Paradox of American Power (2002), Understanding International Conflicts, 4th ed.(2002), and Power and Interdependence, 3d ed. (2000) dan artikelnya sering dipublikasikan di The New York Times, The Washington Post, The International Herald Tribune, The Wall Street Journal, and The Financial Times. Selain itu, ia sering muncul di televisi ABC’s Nightline dan Good Morning America, CNN’s Larry King Live, CBS’s Evening News, dan The PBS News Hour with Jim Lehrer, juga di televisi Australia, Inggris, Francis, Swiss, Jepang, and Korean.
Globalisasi: Kemalangan atau Keberuntungan?
Kata Globalisasi’ muncul sebagai kata yang menggelegar pada tahun 1970-an. Ini menimbulkan perdebatan seputar apakah benar ada fenomena baru yang dinamai ‘globalisasi’. Kata yang sering digunakan untuk menunjukan dunia yang sedang berubah cepat dan terus bertambah. Dalam artikelnya globalization: what's new? what's not? (and so what?) yang di publikasikan di Foreign Policy pada musim semi 2000 dan digarap bersama dengan Robert O. Keohane, Nye dan Keohane tidak membenarkan terhadap pemahaman di atas, tetapi ia juga tidak sepenuhnya menyalahkan. Globalisasi bukan hanya sekedar sesuatu yang bertambah tetapi lebih dari itu. Menurut keduanya Globalisasi adalah keadaan yang bisa bertambah dan berkurang tentang dunia yang saling berkaitan dalam jarak multi kontinental. Keterkaitan ini terjadi karena adanya perkembangan dan pengaruh modal, barang, informasi dan ide, manusia dan kekuatan.
Globalisasi merupakan fenomena multi dimensional bukan hanya dimensi ekonomi. Menurut Nye dan Keohane, dimensi globalisasi secara garis besar ada empat dimensi penting:
q Globalisasi ekonomi yang merujuk pada perkembangan modal, barang yang cepat dalam jarak yang sangat luas yang disertai dengan informasi dan persepsi perubahan ekonomi.
q Globalisasi militer yang merujuk pada hubungan saling keterkaitan tentang kekuatan, ancaman keamanan. Contohnya perlombaan senjata nuklir dan terorisme.
q Globalisasi lingkungan yang merujuk pada pemeliharaan terhadap kerusakan lingkungan dan efek kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia
q Globalisme sosial dan cultural yang merujuk pada penyebaran ide, informasi, image, dan orang.
Selain itu terjadi antara pendukung dan penentang globalisisi seputar efek yang ditimbulkan globalisasi. Para penentang ini sangat jelas terlihat ketika mereka berdemonstrasi untuk menghalangi konsfrensi tinggi G7 atau pertemuan lembaga donor seperti Word Bank dan IMF. Mereka menentang globalisasi dengan alasan bahwa globalisasi sangat berbahaya dan merugikan negara-negara lemah dan menguntungkan negara kuat, sehingga hanya menciptakan jurang yang sangat lebar antara negara kaya dan miskin. Joseph S. Nye merupakan salah satu wakil pendukung globalisasi. Dalam arktikelnya di The International Herald Tribune, Nye menjelaskan dengan cerdas bahwa globalisasi bukan menyengsarakan masyarakat miskin, tetapi justru menguntungkan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan modal internasional, manusia bisa mendapatkan keuntungan besar. Argumennya ini dikuatkan oleh beberapa hasil penelitian di beberapa negara. Misalnya perbandingan antara Korea Selatan dengan Ghana. Pada tahun 1960-an kedua negara tersebut mempunyai pendapatan perkapita yang sama, tetapi sekarang Korea Selatan lebih mampu memanfaatkan globalisasi. Sehingga lebih kaya 30 kali lipat dibanding Ghana dan dapat menghilangkan ketimpangan tingkat kesejahteraannya, dapat mengirit ongkos dan mempermudah informasi dengan negara-negara industri yang telah lama maju
Soft Power-Hard Power: Sebuah Alternatif
Serangan 11 September 2001 merupakan tragedi yang sangat memalukan negara Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dunia. Tragedi menjadi sebuah tanda tanya besar bagi pemerintahan Amerika tentang sistem keamanan dan kebijakan luar negeri di era globalisasi. Dalam Propaganda Isn't the Way: Soft Power yang di publikasikan di The International Herald Tribune, Nye menjelaskan bahwa kebijakan tentang keamanan dan luar negeri tidak bisa hanya di dasarkan pada hard power tetapi juga soft power. Penjelasannya ini sekaligus menjawab Menteri Pertahanan Amerika, Donald Rumsfeld yang merasa frustasi tentang kebijakan luar negeri Amerika yang tidak sistematis dalam membentuk opini masyarakat dunia.
Menurut Nye, soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh kita dengan mengajak dan menarik simpati orang lain, sehingga orang lain bisa sama-sama mewujudkan keinginan kita. Dengan kata lain, soft power adalah kekuatan budaya, diplomasi, kerjasama dan kebudayaan. Sedangkan hard power merupakan kekuatan yang medasarkan pada kekuatan militer dan ekonomi. Nye mengkritik keras kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika yang di pimpin George W. Bush yang hanya mengandalkan hard power. Menurutnya, Amerika harus berkaca pada pengalaman sejarah kerajaan Romawi yang runtuh karena hanya mengandalkan hard power. Nye mewanti-wanti bahwa image Amerika di mata dunia imbang antara yang merasa bangga dan benci. Kerenanya program kebudayaan, pendidikan, dan soft power lainnya harus diperkuat. Argumennya ini diperkuat dengan merujuk nasehat mantan presiden Amerika Roosevelt's yang mengatakan ‘now that we Americans have a big stick, we should learn to speak softly’.
Jakarta, 19 Agustus 2003
By: drie
Cendikiawan dan Kekuasaan Dalam Negara ORBA
Dhakidae, Daniel, 2003, CENDEKIAWAN DAN KEKUASAAN DALAM NEGARA ORDE BARU, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Oleh: Setyo Budiantoro
Leviathan itu Bernama Orde Baru
Sekokoh apapun kekuasaan, bila telah tergerogoti legitimasinya, akan tetap rapuh. Meski kekuasaan itu telah diselingkuhi pengetahuan, serta ditopang bedil dan kekerasan yang tak alang kepalang. Itulah akhir cerita Orde Baru. Sepotong kisah pedih, pada sebuah bangsa yang dalam pencarian.
Namun jangan terkecoh, buku ini tak hanya berkisah tentang Orde Baru. Di awalnya, Dhakidae juga mengisahkan dari mana munculnya bayangan kebangsaan (imagined community) Indonesia. Para cendekiawan (founding fathers) yang tercerahkan, kemunculannya justru disebabkan pendidikan yang merupakan politik etis Belanda. Meski pada mulanya, pendidikan itu ditujukan untuk menghasilkan ambtenar dan administratur.
Dan tak bisa dihapus dari sejarah, pada mulanya kaum cendekiawan kiri lebih progresif dari cendekiawan kanan yang nasionalis. Perlawanan terhadap imperialisme Belanda saat itu, jauh lebih progresif, radikal, berani, dan terbuka. Tak pelak memang harus diakui, perjuangan mencapai kemerdekaan merupakan kontribusi banyak pihak, dengan berbagai tokohnya yang rasional dan cerdas. Entah dari berbagai macam ideologi maupun latar belakangnya.
Seusai kemerdekaan, Soekarno yang begitu kerepotan menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunis (NASAKOM), tiba-tiba harus menerima getah. Terjadilah peristiwa 30 September 1965 yang misterius. Beberapa Jendral AD dibunuh. Dan dalam situasi yang penuh kemelut itu, Soekarno “menyerahkan” kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang hingga kini tak diketahui di mana aslinya.
Setelah itu, terjadilah tragedi kemanusiaan terbesar setelah pembantaian oleh Nazi di Jerman. Diperkirakan, ratusan ribu hingga jutaan manusia yang dianggap “komunis” dibantai pada masa itu. Kaum mahasiswa dan para intelektual anti komunis yang di-back up tentara, membisu dengan peristiwa itu. Dan dengan simbah darah itu, Orde Baru lahir.
Pada masa inilah, tragedi “pelatjuran intelektuil” terjadi. Memang, saat itu terjadi perdebatan terhadap sangkaan itu (hal 291-360). Namun yang jelas, intelektual yang menjustifikasi demokrasi terpimpin secara ilmiah, tiba-tiba menyatakan diri telah sejak dulu berjuang melawan Soekarno. Dan berbagai organ intelektual, mengabdi dan sekedar menjadi instrumen kekuasaan Orde Baru. Fungsi intelektual sebagai organ kritis, telah menguap entah kemana.
Prisma yang dianggap sebagai media kaum intelektual, ternyata juga terjebak, tak lebih hanya menjadi instrumen pelancar teknokrasi Orde Baru. Organisasi intelektual macam Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), juga tak jauh berbeda. Mereka hanya menjadi organisasi yang serve the power.
Dengan melayani kekuasaan itulah, berbagai jabatan strategis maupun akses, dengan mudah akan didapat. Memang menjadi tak jelas, siapa yang memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan. Namun yang jelas, keduanya memang saling mendapatkan manfaat.
Sembari menyerap dan memanfaatkan pengetahuan dari para intelektual, Orde Baru makin mengkonsolidasikan kekuasaan. Semua kekuatan rakyat dibuat selemah mungkin dan dibuat tergantung pada negara. Negara adalah kekuasaan satu-satunya, dan tak boleh ada yang menyaingi.
Belasan partai politik “diringkas”, semua organisasi kemasyarakatan ditunggalkan dan dikorporatisasikan (misalnya, SPSI, PGRI, HKTI, HNSI, KNPI dll), agar mudah dikontrol. Bahkan hal yang bersifat keyakinan sangat pribadi, seperti agama pun dibatasi. Hanya lima agama yang diakui, lalu diorganisasikan oleh organisasi induk dan dikontrol departemen agama.
Pendidikan juga diseragamkan, entah perangkat keras maupun lunaknya. Dari baju seragam, sampai indoktrinasi P4 dan penyeragaman materi pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Kampus pun diberangus, dikerangkeng, dan diisolasi dengan istilah yang keren, agar menjadi “masyarakat ilmiah”.
Dengan jeli benar, Orde Baru memanfaatkan kejenialan intelektual untuk semakin memperkokoh dirinya. Namun di sisi lain, kekuasaan ternyata juga menjadi otoritas kebenaran terhadap ilmu pengetahuan. Hasil penghitungan statistik yang menyebabkan polemik jumlah kemiskinan, segera selesai ketika Presiden Soeharto menganggap metodologinya sudah benar. Agaknya disamping memperalat pengetahuan, negara sekaligus juga “memproduksi” pengetahuan (hal 333-349).
Memang ironis, tenggat waktu yang begitu pendek fasisme Jepang, justru lebih berpengaruh di kemudian hari. Neo fasisme itu terjelma dalam Orde Baru. “Kemuliaan” kaum cendekiawan terasa sumir, ditundukkan kekuasaan. Perguruan tinggi dengan mudah dijinakkan, organisasi cendekiawan diserap, dan penelitian pun merupakan dunia tertaklukkan.
Sementara itu, penundukan terhadap pembangkangan pun dilakukan dengan kekerasan. Tindakan yang keras terhadap aktivis mahasiswa pun terjadi, kalau perlu bahkan dengan pengepungan kampus selama berminggu-minggu oleh militer (kasus ITB). Kekuasaan pun tak toleran dengan gerakan buruh (terbunuhnya Marsinah), ataupun pers (pemberangusan Majalah Tempo) bahkan kalau perlu “dibungkam” selamanya (terbunuhnya wartawan Udin).
Organisasi apapun yang dianggap membangkang, harus menerima akibatnya. PDI lalu digempur dengan kekerasan, demikian pula Gereja HKBP. Nahdatul Ulama pun juga diintervensi, ketika Munas di Cipasung untuk mengganjal pencalonan kembali Abdurrahman Wahid.
Negara benar-benar menjadi sosok totalitas yang mengerikan. Ia telah menjadi leviathan. Bagai gurita yang tangannya menjalar ke mana-mana dan siap menghancurkan apa saja. Militer dan birokrasi, merupakan sarana yang efektif untuk tersebut. Meski demikian, sejarah akhirnya membuktikan, kekuasaan yang otoriter sebenarnya rapuh.
Akibat NKK/BKK, ternyata jauh dari apa yang dibayangkan kekuasaan. Penjinakan terhadap aktivis kampus, ternyata sia-sia. Meski jumlahnya tidak massif, berbagai kelompok diskusi bermunculan. Apalagi ketika wacana kekiri-kirian, telah terinfiltrasikan dalam ruang-ruang pengap diskusi.
Wacana kekirian tersebut terus bergaung, terlebih ketika LSM makin mengobarkannya dan agama pun mulai bersentuhan dengan teologi pembebasan. Pencerahan itu, akhirnya semakin meradikalkan perlawanan terhadap Orde Baru. Diterpa krisis yang menjalar di Asia, maka temaram senjakala pun telah berdentang bagi Orde Baru. Negara mengalami krisis yang dahsyat.
Dalam situasi yang demikian, negara semakin membabi buta. Kekerasan melalui penembakan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa (forced disapearance) dilakukan secara membabi-buta. Kekerasan yang begitu vulgar itu, sebenarnya justru telah menunjukkan begitu lemahnya negara.
Legitimasi negara semakin merosot. Masyarakat sudah mencapai kemuakan yang luar biasa, akibat kekerasan negara yang sangat vulgar. Dan inilah titik balik dari orde baru. Leviathan itu lalu tumbang.
****
Menyimak buku yang lumayan tebal ini, terutama bagi yang menggumuli penguatan infrastruktur rakyat, jadinya memang terasa resah. Terasa benar relasi cendekiawan dengan kekuasaan dan modal, lebih meninjau dari suprastruktur. Amat jarang cendekiawan meninjau infrastruktur, yaitu masyarakat. Bahkan dalam relasinya dengan kebudayaan pun, juga direfleksikan pada suprastruktur, pada kekuasaan, dan bukan pada masyarakat. Dan tentunya, dengan menyadari hal ini adalah penting untuk bekal melangkah ke depan.
Kesabaran, keuletan, dan ketajaman Dhakidae dalam membedah realitas perjalanan Indonesia, berikut alam pikirnya, memang patut diapresiasi. Dengan ilustrasi dan referensi yang kaya, serta terkadang dibumbui stereotip dan generalisasi, rajutan persoalan yang begitu kompleks menjadi mudah dipahami. Dan seperti diungkapkan Daniel Lev, buku ini seharusnya dibaca setiap orang yang bingung memikirkan apa yang terjadi di Indonesia selama empat puluh tahun, sejak 1959.***
Indonesian Studies and Advocacy Center (ISAC) merupakan forum studi dan advokasi yang aktif dalam mengkaji berbagai disiplin ilmu dan isu-isu seputar globalisasi serta melakukan berbagai advokasi bagi persoalan kemanusiaan, hak asasi manusia dan kemiskinan
Website ini merupakan wahana untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah tentang political science, isu-isu seputar globalisasi, persolaan kemanusiaan, dan inforamasi kegiatan ISAC.
Oleh: Setyo Budiantoro
Leviathan itu Bernama Orde Baru
Sekokoh apapun kekuasaan, bila telah tergerogoti legitimasinya, akan tetap rapuh. Meski kekuasaan itu telah diselingkuhi pengetahuan, serta ditopang bedil dan kekerasan yang tak alang kepalang. Itulah akhir cerita Orde Baru. Sepotong kisah pedih, pada sebuah bangsa yang dalam pencarian.
Namun jangan terkecoh, buku ini tak hanya berkisah tentang Orde Baru. Di awalnya, Dhakidae juga mengisahkan dari mana munculnya bayangan kebangsaan (imagined community) Indonesia. Para cendekiawan (founding fathers) yang tercerahkan, kemunculannya justru disebabkan pendidikan yang merupakan politik etis Belanda. Meski pada mulanya, pendidikan itu ditujukan untuk menghasilkan ambtenar dan administratur.
Dan tak bisa dihapus dari sejarah, pada mulanya kaum cendekiawan kiri lebih progresif dari cendekiawan kanan yang nasionalis. Perlawanan terhadap imperialisme Belanda saat itu, jauh lebih progresif, radikal, berani, dan terbuka. Tak pelak memang harus diakui, perjuangan mencapai kemerdekaan merupakan kontribusi banyak pihak, dengan berbagai tokohnya yang rasional dan cerdas. Entah dari berbagai macam ideologi maupun latar belakangnya.
Seusai kemerdekaan, Soekarno yang begitu kerepotan menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunis (NASAKOM), tiba-tiba harus menerima getah. Terjadilah peristiwa 30 September 1965 yang misterius. Beberapa Jendral AD dibunuh. Dan dalam situasi yang penuh kemelut itu, Soekarno “menyerahkan” kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang hingga kini tak diketahui di mana aslinya.
Setelah itu, terjadilah tragedi kemanusiaan terbesar setelah pembantaian oleh Nazi di Jerman. Diperkirakan, ratusan ribu hingga jutaan manusia yang dianggap “komunis” dibantai pada masa itu. Kaum mahasiswa dan para intelektual anti komunis yang di-back up tentara, membisu dengan peristiwa itu. Dan dengan simbah darah itu, Orde Baru lahir.
Pada masa inilah, tragedi “pelatjuran intelektuil” terjadi. Memang, saat itu terjadi perdebatan terhadap sangkaan itu (hal 291-360). Namun yang jelas, intelektual yang menjustifikasi demokrasi terpimpin secara ilmiah, tiba-tiba menyatakan diri telah sejak dulu berjuang melawan Soekarno. Dan berbagai organ intelektual, mengabdi dan sekedar menjadi instrumen kekuasaan Orde Baru. Fungsi intelektual sebagai organ kritis, telah menguap entah kemana.
Prisma yang dianggap sebagai media kaum intelektual, ternyata juga terjebak, tak lebih hanya menjadi instrumen pelancar teknokrasi Orde Baru. Organisasi intelektual macam Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), juga tak jauh berbeda. Mereka hanya menjadi organisasi yang serve the power.
Dengan melayani kekuasaan itulah, berbagai jabatan strategis maupun akses, dengan mudah akan didapat. Memang menjadi tak jelas, siapa yang memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan. Namun yang jelas, keduanya memang saling mendapatkan manfaat.
Sembari menyerap dan memanfaatkan pengetahuan dari para intelektual, Orde Baru makin mengkonsolidasikan kekuasaan. Semua kekuatan rakyat dibuat selemah mungkin dan dibuat tergantung pada negara. Negara adalah kekuasaan satu-satunya, dan tak boleh ada yang menyaingi.
Belasan partai politik “diringkas”, semua organisasi kemasyarakatan ditunggalkan dan dikorporatisasikan (misalnya, SPSI, PGRI, HKTI, HNSI, KNPI dll), agar mudah dikontrol. Bahkan hal yang bersifat keyakinan sangat pribadi, seperti agama pun dibatasi. Hanya lima agama yang diakui, lalu diorganisasikan oleh organisasi induk dan dikontrol departemen agama.
Pendidikan juga diseragamkan, entah perangkat keras maupun lunaknya. Dari baju seragam, sampai indoktrinasi P4 dan penyeragaman materi pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Kampus pun diberangus, dikerangkeng, dan diisolasi dengan istilah yang keren, agar menjadi “masyarakat ilmiah”.
Dengan jeli benar, Orde Baru memanfaatkan kejenialan intelektual untuk semakin memperkokoh dirinya. Namun di sisi lain, kekuasaan ternyata juga menjadi otoritas kebenaran terhadap ilmu pengetahuan. Hasil penghitungan statistik yang menyebabkan polemik jumlah kemiskinan, segera selesai ketika Presiden Soeharto menganggap metodologinya sudah benar. Agaknya disamping memperalat pengetahuan, negara sekaligus juga “memproduksi” pengetahuan (hal 333-349).
Memang ironis, tenggat waktu yang begitu pendek fasisme Jepang, justru lebih berpengaruh di kemudian hari. Neo fasisme itu terjelma dalam Orde Baru. “Kemuliaan” kaum cendekiawan terasa sumir, ditundukkan kekuasaan. Perguruan tinggi dengan mudah dijinakkan, organisasi cendekiawan diserap, dan penelitian pun merupakan dunia tertaklukkan.
Sementara itu, penundukan terhadap pembangkangan pun dilakukan dengan kekerasan. Tindakan yang keras terhadap aktivis mahasiswa pun terjadi, kalau perlu bahkan dengan pengepungan kampus selama berminggu-minggu oleh militer (kasus ITB). Kekuasaan pun tak toleran dengan gerakan buruh (terbunuhnya Marsinah), ataupun pers (pemberangusan Majalah Tempo) bahkan kalau perlu “dibungkam” selamanya (terbunuhnya wartawan Udin).
Organisasi apapun yang dianggap membangkang, harus menerima akibatnya. PDI lalu digempur dengan kekerasan, demikian pula Gereja HKBP. Nahdatul Ulama pun juga diintervensi, ketika Munas di Cipasung untuk mengganjal pencalonan kembali Abdurrahman Wahid.
Negara benar-benar menjadi sosok totalitas yang mengerikan. Ia telah menjadi leviathan. Bagai gurita yang tangannya menjalar ke mana-mana dan siap menghancurkan apa saja. Militer dan birokrasi, merupakan sarana yang efektif untuk tersebut. Meski demikian, sejarah akhirnya membuktikan, kekuasaan yang otoriter sebenarnya rapuh.
Akibat NKK/BKK, ternyata jauh dari apa yang dibayangkan kekuasaan. Penjinakan terhadap aktivis kampus, ternyata sia-sia. Meski jumlahnya tidak massif, berbagai kelompok diskusi bermunculan. Apalagi ketika wacana kekiri-kirian, telah terinfiltrasikan dalam ruang-ruang pengap diskusi.
Wacana kekirian tersebut terus bergaung, terlebih ketika LSM makin mengobarkannya dan agama pun mulai bersentuhan dengan teologi pembebasan. Pencerahan itu, akhirnya semakin meradikalkan perlawanan terhadap Orde Baru. Diterpa krisis yang menjalar di Asia, maka temaram senjakala pun telah berdentang bagi Orde Baru. Negara mengalami krisis yang dahsyat.
Dalam situasi yang demikian, negara semakin membabi buta. Kekerasan melalui penembakan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa (forced disapearance) dilakukan secara membabi-buta. Kekerasan yang begitu vulgar itu, sebenarnya justru telah menunjukkan begitu lemahnya negara.
Legitimasi negara semakin merosot. Masyarakat sudah mencapai kemuakan yang luar biasa, akibat kekerasan negara yang sangat vulgar. Dan inilah titik balik dari orde baru. Leviathan itu lalu tumbang.
****
Menyimak buku yang lumayan tebal ini, terutama bagi yang menggumuli penguatan infrastruktur rakyat, jadinya memang terasa resah. Terasa benar relasi cendekiawan dengan kekuasaan dan modal, lebih meninjau dari suprastruktur. Amat jarang cendekiawan meninjau infrastruktur, yaitu masyarakat. Bahkan dalam relasinya dengan kebudayaan pun, juga direfleksikan pada suprastruktur, pada kekuasaan, dan bukan pada masyarakat. Dan tentunya, dengan menyadari hal ini adalah penting untuk bekal melangkah ke depan.
Kesabaran, keuletan, dan ketajaman Dhakidae dalam membedah realitas perjalanan Indonesia, berikut alam pikirnya, memang patut diapresiasi. Dengan ilustrasi dan referensi yang kaya, serta terkadang dibumbui stereotip dan generalisasi, rajutan persoalan yang begitu kompleks menjadi mudah dipahami. Dan seperti diungkapkan Daniel Lev, buku ini seharusnya dibaca setiap orang yang bingung memikirkan apa yang terjadi di Indonesia selama empat puluh tahun, sejak 1959.***
Indonesian Studies and Advocacy Center (ISAC) merupakan forum studi dan advokasi yang aktif dalam mengkaji berbagai disiplin ilmu dan isu-isu seputar globalisasi serta melakukan berbagai advokasi bagi persoalan kemanusiaan, hak asasi manusia dan kemiskinan
Website ini merupakan wahana untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah tentang political science, isu-isu seputar globalisasi, persolaan kemanusiaan, dan inforamasi kegiatan ISAC.
Langganan:
Postingan (Atom)